Oleh: Koma.id
Teka-teki reshuffle terjawab sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti dua menteri dan memasukan tiga wakil menteri pada pekan lalu. Zulkifli Hasan (Zulhas) diplot menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi yang kinerjanya menuai sorotan karena kelangkaan minyak goreng. Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, satu-satunya sosok nonpartai ditunjuk menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN.
Posisi Zulhas menjabat Mendag mengundang pertanyaan. Ketum PAN dianggap tidak memiliki kredibiltas mengurusi perdagangan walaupun pada pemerintahan Presiden SBY pernah menjabat Menteri Kehutanan dan dikaitkan dengan sejumlah dugaan korupsi. Apakah ada udang di balik batu? Masih butuh waktu untuk menjawabnya.
Masuknya Zulhas dalam kabinet merupakan konsekuensi dari dukungan yang diberikan PAN kepada pemerintah. Kabar PAN bakal mendapat jatah menteri sudah berhembus kencang pada 2021. Namun siapa sangka Jokowi reshuffle dilakukan pada pertengahan 2022 dan Zulhas kebagian kursi panas Mendag.
Dugaan kuat mengemuka jabatan baru Zulhas tak lepas dari posisi PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
PAN merupakan partai kedua dalam koalisi dengan perolehan kursi tertinggi setelah Golkar. Wajar PAN mendapat slot menteri namun menjadi tidak wajar mengapa posisi Mendag yang diberikan Jokowi ke Zulhas?
KIB sudah menjadi sorotan sejak deklarasi dilakukan pada awal Juni ini. KIB dituding menjadi alat manuver oligarki untuk menyusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai capres. Isu ini sudah dibantah tegas oleh Airlangga Hartarto.
KIB memprioritaskan kader internal untuk diusung meski masih malu-malu untuk mengumumkan sosok yang diusung.
Masuknya PAN dalam kabinet sudah barang tentu memantapkan posisi KIB. Tiga ketum yang mendukung pemerintah menjadi pembantu presiden. Namun pertanyaan yang masih mengganjal mengapa harus Zulhas menjabat Mendag.
Masuknya Zulhas menjabat Mendag sekaligus membantah pernyataan Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo yang mengatakan reshuffle berdampak pada tergulingnya nama besar hingga mengguncang stabilitas politik nasional.
Banyak yang mengartikan nama besar itu diduga Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian, sekalipun sulit untuk mengonfirmasinya karena Golkar salah satu motor pemerintah dan motor utama KIB.
Apapun itu, jabatan Menko Perekonomian memaksa Airlangga menjadi salah satu sosok yang turut disorot setelah Lutfi.
Sebagai Menko, Airlangga memiliki tugas dan tanggung jawab mengendalikan kelangkaan minyak goreng dan terbukti gagal mengeluarkan kebijakan efektif sejak awal 2022. Yang ada Presiden Jokowi memilih untuk menghentikan ekspor untuk menjamin ketersediaan dalam negeri.
Sorotan semakin tajam ketika mengetahui Kejaksaan Agung menersangkakan analis Lin Che Wei dalam kasus pemberian izin ekspor CPO. Lin Che Wei menurut Kejaksaan bukan pejabat struktural Kemendag tetapi memiliki peran untuk menerbitkan izin atau mempengaruhi pejabat aktif.
Celakanya Lin Che Wei pernah menjadi tim asistensi Kemenko Perekonomian pada masa Airlangga. Ketum Golkar tidak membantahnya dan menyatakan Che Wei tidak lagi aktif di Kemenko Perekonomian sejak Maret 2022 atau dua bulan sebelum ditersangkakan Kejaksaan.
Sebelumnya Che Wei pernah menjadi Staf Khusus Aburizal Bakrie ketika menjabat Menko Perekonomian. Kedekatan Lin Che Wei dengan petinggi Golkar memunculkan asumsi oligarki ditopang parpol ikut bermain dalam permainan minyak goreng. Asumsi ini diperkuat dengan masuknya Zulhas menggantikan Lutfi sebagai Mendag.
Apakah Zulhas bertindak sebagai operator dari oligarki ini? Apakah masuknya Zulhas memperkuat analisa KIB didukung oligarki untuk kepentingan Pemilu 2024? Kejaksaan Agung mungkin sudah tahu jawabnya. Redaksi
