KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menilai Presiden Prabowo Subianto perlu tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak dalam menjalankan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Fernando merespons pidato Prabowo dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Dalam pidatonya, Prabowo sempat menyinggung sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar dan mengatakan, “saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok.” Prabowo juga menyinggung adanya pakar yang menurutnya menyampaikan fitnah.
WALHI Ungkap 52 Korporasi Afiliasi Malaysia dan Singapura Terindikasi Kuat Terlibat Karhutla 2026
Menanggapi pernyataan tersebut, Fernando menilai respons terhadap kritik sebaiknya dilakukan dengan membuka ruang dialog dan menguji setiap masukan berdasarkan data serta fakta.
Menurut Fernando, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari proses untuk melihat apakah program yang dijalankan telah berjalan sesuai sasaran.
“Prabowo Subianto terlalu emosional dalam menerima kritik dan masukan terhadap pemerintahan serta program yang sedang dijalankan,” kata Fernando, Minggu (20/9/2026).
Ia menilai pernyataan Presiden tersebut justru dapat menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya keterbukaan seorang pemimpin terhadap kritik.
“Saya kira pernyataan Prabowo tersebut lebih pantas ditujukan terhadap dirinya sendiri. Seharusnya sebagai presiden mau membuka diri terhadap kritik yang diberikan oleh berbagai pihak,” ujarnya.
Fernando mengatakan pemerintah membutuhkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para ahli dan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kebijakan publik. Menurut dia, perbedaan pandangan tidak semestinya menghilangkan ruang untuk berdiskusi.
Ia juga menyoroti pentingnya Presiden memperoleh informasi dari berbagai sumber, sehingga masukan yang diterima tidak hanya berasal dari lingkungan terdekat pemerintahan.
“Masukan dan informasi yang benar hanya dari orang-orang disekitarnya sehingga masukan dan kritik dianggap tidak penting,” kata Fernando.
Fernando kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pembicaraan mengenai pemerintahan hingga periode 2029. Ia mengingatkan agar perhatian terhadap agenda politik mendatang tidak mengesampingkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan saat ini.
“Jadi sebaiknya Prabowo jangan terlalu jauh memikirkan untuk memikirkan kontestasi 2029 sedangkan untuk menuntaskan periode pertamanya saja sangat sulit dan sangat terbuka diturunkan sebelum habis masa jabatannya,” ujarnya.
Pernyataan Fernando tersebut merupakan pandangan dan penilaiannya terhadap respons Presiden terhadap kritik. Sementara itu, dalam pidatonya, Prabowo tidak menyebut secara spesifik nama pakar yang dimaksud ketika menyinggung soal kritik dan tudingan yang disebutnya sebagai fitnah.
Karena itu, perdebatan mengenai pernyataan tersebut kini berfokus pada bagaimana kritik terhadap kebijakan pemerintah sebaiknya disampaikan sekaligus bagaimana pemerintah merespons masukan dari masyarakat, akademisi, maupun para ahli.
