KOMA.ID, JAKARTA – Polri turut menyelidiki dugaan tindak pidana makar yang disebut berkaitan dengan rangkaian kasus penyadapan ilegal. Namun, penyidik menegaskan dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan belum dapat disimpulkan sebagai upaya menggulingkan pemerintah.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Penyelidikan itu dilakukan terpisah dari penanganan perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, penyidik masih berupaya memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam dugaan tersebut. Pendalaman dilakukan melalui penelusuran perintah dan tujuan penyadapan serta pemeriksaan terhadap personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut.
“Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” ujarnya.
Suyudi menekankan, temuan dalam perkara penyadapan tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyatakan adanya tindak pidana makar. Menurutnya, dugaan tersebut membutuhkan pembuktian tersendiri melalui proses penyelidikan.
“Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut,” paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa perkara penyadapan dan dugaan makar harus ditempatkan sebagai dua proses penanganan yang memerlukan pembuktian sesuai unsur pidana masing-masing.
“Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” pungkasnya.
