Koma.id– Dunia politik dan ekonomi Indonesia terus berisi perkembangan terbaru. Salah satunya di sektor izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Ternyata, bukan hanya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah yang melirik kesempatan ini, tetapi juga Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) serta Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).
Ketua Umum PP Persis, Jeje Zaenudin, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memulai kajian mengenai pengelolaan tambang ini sejak dua bulan lalu, jauh sebelum Muhammadiyah memutuskan untuk terlibat. Dengan langkah berani ini, PP Persis menunjukkan keseriusannya dalam memperluas cakupan perannya di bidang ekonomi.
Di sisi lain, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menjelaskan alasan di balik keputusan Muhammadiyah untuk menerima izin pengelolaan tambang. Menurut Haedar, keputusan ini didasarkan pada prinsip ilmiah dan pertimbangan matang, yang merupakan landasan utama dalam setiap sikap yang diambil Muhammadiyah.
Sementara itu, BKPRMI juga tidak ketinggalan. Organisasi ini telah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membahas potensi konsesi tambang, menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam merespons tawaran pengelolaan WIUPK.
