Koma.id, Bandung – Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Barat, Firman Nasution menolak keras kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM), lantaran memiliki dampak multisektoral dan membebani ekonomi masyarakat.
Firman mengatakan, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945 campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga BBM, semestinya menjadi kewenangan yang mengutamakan asas perlindungan kepada masyarakat, bukan malah menyengsarakan rakyat.
“Saat ini masyarakat masih dalam tahap pemulihan ekonomi, dari hantaman Covid-19, tentu hal ini akan memberatkan mereka,” jelasnya.
Korupsi MBG Masuk Babak Baru Dadan Hindayana Segera Disidang, Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka
Menaikkan harga BBM pada saat ekonomi masyarakat sedangkan dalam tahap pemulihan ini akan membebani masyarakat, yang berarti pemerintah sedang menggali kubur untuk rakyatnya.
“Saya pastikan BADKO HMI JABAR akan berdiri bersama rakyat dan memimpin demonstrasi dengan skala besar jika harga BBM naik,” tegas Firman, Sabtu (20/08/2022).
Ia mengutarakan, pada masa Pemerintahan Jokowi, setidaknya dalam jangka waktu 5 tahun sudah terjadi kenaikan BBM beberapa kali.
“Khawatir saya ini akan berakibat pada lonjakan barang dan jasa. Hal ini pun akan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan”, ungkapnya.
Firman menyoroti jumlah Minyak mentah dan gas Indonesia dikatakan yang terbesar di Asia Tenggara, semestinya harga BBM bisa jauh lebih murah dari yang di jual saat ini.
“Namun berbanding terbalik dengan harga BBM yang tinggi, ini menjadi kemerosotan pembangunan ekonomi nasional, Seharusnya, Presiden dan Menteri ESDM bisa turun melakukan intervensi dalam mengendalikan harga BBM yang dijual oleh Pertamina dan mengusut tuntas para importir BBM agar untuk tidak mengambil untung besar dan harus memikirkan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi yang berpengaruh ke ekonomi rakyat,” kata dia.
Ia juga meminta DPR RI untuk menolak jika pemerintah mengajukan usulan kenaikan harga BBM atau usulan mencabut subsidi BBM.
“Sebagai wakil rakyat, DPR RI harus menolak usulan pemerintah menaikkan harga BBM. Buktikan bahwa DPR RI adalah rumah rakyat dan wakil rakyat. Pemerintah pasti punya cara lain untuk mengatasi anggaran negara yang semakin tipis karena subsidi BBM. Jangan bebani rakyat yang sudah berat menjalani hidup,” pungkasnya.
