Koma.id, Jakarta – Wacana Kepala Daerah yang kembali dipilih oleh DPRD menuai berbagai tanggapan. Pakar Pemilu Hadar Nafis mengatakan bahwa Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi.
Hadar Nafis menyebutkan bahwa ide untuk kembali ke sistem tidak langsung oleh DPRD adalah ide yang bertentangan dengan konstitusi.
Menurut Hadar, ongkos Pilkada yang dinilai mahal dapat diatasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Pilkada.
Haris Moti: Tuntutan Aksi 27 Agustus Sejalan dengan Kebijakan Prabowo, Waspadai Provokasi
Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, tak menjamin pemilihan bupati dan gubernur lewat DPRD, tak memakan ongkos mahal. Menurut Lucius, rengekan biaya mahal setiap hajatan pemilu atau pilkada selalu muncul.
Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa tujuan negara tidak hanya soal demokrasi, melainkan juga bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, Golkar mencoba untuk melakukan formulasi terhadap sistem Pemilu yang baik dan benar. Dia mengatakan sistem Pemilu harus sesuai dengan adat ketimuran, budaya, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.
