Koma.id– Kontroversi terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus mengemuka, dengan dua pandangan berbeda dari Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ketua HLKI wilayah Jabar, DKI, dan Banten, Firman Turmantara, menyoroti kemungkinan masyarakat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan Tapera.
Menurut Turmantara, Tapera menjadi perhatian serius karena berpotensi memberikan beban tambahan bagi masyarakat dalam hal perumahan.
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menegaskan penolakannya terhadap implementasi Tapera saat ini. Ketua KSPI Jateng, Aulia Hakim, menyampaikan keprihatinannya bahwa program ini dapat memperberat kondisi ekonomi buruh, PNS, TNI, Polri, dan masyarakat umum.
Kontroversi terkait Tapera mencerminkan kompleksitas dalam kebijakan publik yang berpotensi memberikan manfaat sosial tetapi juga menimbulkan tantangan ekonomi bagi sebagian masyarakat.
