Koma.id– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta. Acara tersebut merupakan langkah awal dalam persiapan Operasi Mantap Brata, yang bertujuan untuk mengamankan seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
Dalam kesempatan ini, Kapolri memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Ia menekankan pentingnya mengamankan setiap tahapan Pemilu demi terwujudnya proses pemilihan yang aman, lancar, dan damai. Mengingat, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan.
“Oleh sebab itu, guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, K/L, instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya menggelar ‘Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024’. Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 s.d. 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu,” kata Kapolri.
Di sisi lain masih terkait Pemilu 2024 menjadi sorotan. Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengungkapkan kritik pedasnya terhadap langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fadli mengomentari sikap cepat KPU dalam menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Menurut Fadli, sikap serta kebijakan KPU yang merespons putusan MK dengan sangat cepat menunjukkan adanya masalah berat sebelah dalam lembaga tersebut. Ia bahkan menuding komisioner KPU yang melakukan konferensi pers hanya beberapa jam setelah putusan MK sebagai upaya mencari perhatian dari bakal calon presiden.
“Sangat mungkin juga mau cari muka ke calon presiden,” ujar Fadli.
