KOMA.ID – Aktivis anti khilafah dan wahabi, Islah Bahwari merasa kecewa sekali dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tetap memberikan fasilitas untuk mengisi kajian dan ceramah kepada ustadz-ustadz yang secara tegas mendukung berdirinya negara Islam, Khilafah Islamiyah dan wahabi.
Menurutnya, fenomena itu justru merusak semangat dirinya dan kelompok lain yang ingin memastikan Pancasila tetap tegak di Indonesia, tanpa diganggu-ganggu oleh kelompok masyarakat yang mendukung gerakan pendirian daulah islamiyah untuk mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sungguh sangat kecewa bagi saya terutama secara pribadi, bahwa ternyata ustadz-ustadz pengusung wahabi, salafi dan juga pengusung khilafah ini masih saja diundang di berbagai lembaga-lembaga dan juga kementerian dan bahkan juga di badan-badan usaha milik negara,” kata Islam dalam keterangannya, Rabu (1/2).
Baca Juga : Singgung Khilafah, Mahfud Klaim Tidak ada Konsep Negara di Agama Islam
Ia menilai, bahwa sejauh ini banyak kalangan seperti dirinya sudah bekerja keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan laten kelompok wahabi salafi dan pendukung khilafah di Indonesia.
“Kami ini bergerak ke mana-mana memberikan penyadaran kepada masyarakat, tapi tidak ada dukungan dari pemerintah, dari negara. Ini yang membuat saya kecewa,” ujarnya.
Islah pun memberikan salah satu contoh apa yang membuatnya sangat kecewa. Dimana ada sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Ghofururrohman di PLN UIP Jawa Bagian Barat.
Dimana ustadz yang dihadirkan adalah Felix Siauw pada hari Senin, 30 Januari 2023 siang dan disiarkan secara live streaming di Instagram.
“Ada ustadz pengusung khilafah yang memberi kajian di salah satu BUMN yaitu PLN Jawa Barat. Ini terus terang saya kecewa sekali,” tandasnya.
Oleh sebab itu, ia berharap agar seluruh BUMN, lembaga atau kementerian di Indonesia tidak lagi mengundang ustadz-ustadz semacam itu. Sebab, hal ini dinilai bisa membiaskan upayanya untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya Khilafah bagi eksistensi NKRI dan Pancasila.
“Kami harap kejadian seperti kemarin di PLN tidak terjadi lagi. Kalau perlu, ustadz-ustadz pengusung wahabi, salafi dan juga ustadz-ustadz pengusung khilafah ini jangan diberikan ruang terutama di lembaga kementerian dan badan usaha milik negara,” tegasnya.
