KOMA.ID, JAKARTA — Penguatan sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah langkah, mulai dari alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun pada 2026, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga perluasan akses pendidikan, mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Anggota Dewan Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A., mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan nasional. Menurutnya, dukungan anggaran dan berbagai program pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran serta penguatan kapasitas tenaga pendidik dan institusi pendidikan.
“Saya mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pendidikan nasional, sebagaimana tercermin dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun pada 2026, serta program revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan perluasan akses pendidikan,” ujarnya, Jumat 16 Oktober 2026.
Menurut Tholabi, besarnya investasi pendidikan perlu menghasilkan manfaat yang terukur, baik bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dan perguruan tinggi. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, produktivitas riset, serta daya saing perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan pendidikan berjalan secara berkelanjutan.
“Dari perspektif akademik, investasi tersebut perlu bermuara pada peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru dan dosen, produktivitas riset, serta daya saing perguruan tinggi,” urainya.
PB SEMMI Puji Gebrakan Jenderal Suyudi Kapolri Jalankan Perintah Presiden Obrak Abrik Sarang Narkoba
Saya berharap momentum dua tahun pemerintahan ini semakin memperkuat tata kelola pendidikan yang akuntabel, berbasis bukti, dan berorientasi pada keunggulan, demi mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa,” ucapnya.
Tholabi berharap momentum dua tahun pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang berorientasi pada kualitas dan pemerataan.
“Saya berharap momentum dua tahun pemerintahan ini semakin memperkuat tata kelola pendidikan yang akuntabel, berbasis bukti, dan berorientasi pada keunggulan, demi mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa,” ungkapnya.
Sementara itu, Guru Besar bidang Pendidikan Teknik Vokasional Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Drs. Ir. Ganefri, M.Pd., Ph.D., menyoroti pentingnya memastikan berbagai program pendidikan dapat menjangkau anak-anak dari beragam latar belakang sosial dan wilayah, termasuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan perhatian nyata pada pendidikan melalui perbaikan sekolah, penguatan pembelajaran digital, serta perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T,” jelasnya.
Ganefri menilai perluasan akses pendidikan perlu berjalan beriringan dengan penyediaan lingkungan belajar yang layak dan pemanfaatan teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Dengan demikian, anak-anak di berbagai daerah diharapkan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.
“Kita mengapresiasi ikhtiar ini agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan hak akses pendidikan, dapat belajar dengan layak dan meraih cita-citanya,” tukasnya.
