Koma.id – Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini, (12/8). Ia memanggil para menteri ke ibu kota negara baru.
Jokowi yang telah tiba di IKN pada Minggu (11/8) sekitar pukul 17.50 WITA. Sedangkan, beberapa menteri pun telah berdatangan sejak Sabtu (10/8).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pemerataan ekonomi, terutama dengan pembangunan IKN sebagai simbol masa depan yang berkelanjutan. Presiden memulai sidang dengan menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT dan menyambut para hadirin yang terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Koordinator, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan para pejabat lainnya.
Sidang ini menjadi istimewa karena dilaksanakan untuk pertama kalinya di IKN Nusantara, yang dirancang sebagai kota masa depan dengan konsep “Forest City” atau Kota Hutan.
IKN Nusantara dirancang sebagai kota hijau yang dipenuhi dengan pepohonan dan area terbuka hijau, berbeda dengan kota-kota modern yang penuh dengan beton dan kaca.
Selain itu, Nusantara juga akan menjadi kota pintar (smart city) yang didukung oleh teknologi dalam setiap aktivitasnya serta kota yang layak huni (livable city), di mana penduduknya dapat merasakan kenyamanan, kesejukan, dan kesegaran yang luar biasa berkat kualitas udara yang sangat baik.
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa perpindahan ke IKN Nusantara bukan hanya soal fisik, tetapi juga perubahan pola pikir, pola kerja, dan mobilitas.
Semua aktivitas di IKN akan mengandalkan energi hijau dan teknologi ramah lingkungan.
Bangunan-bangunan di kota ini dirancang sesuai dengan standar green building, dan aksesibilitas diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda.
Dalam hal ekonomi, IKN Nusantara akan mengembangkan ekonomi hijau dan digital, termasuk pusat data (data center) dan pusat keuangan.
Presiden menyebut bahwa pembangunan IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kalimantan Timur dan sekitarnya.
Tujuan utama dari perpindahan ibu kota ini adalah untuk mencapai pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan antara Jawa dan wilayah lainnya.
Selain itu, Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa pemindahan ibu kota juga dilatarbelakangi oleh kondisi Jakarta yang sudah sangat padat, baik dari segi populasi maupun beban infrastruktur.
Dengan 58% GDP ekonomi nasional terpusat di Jawa dan 56% populasi Indonesia berada di pulau tersebut, pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendistribusikan beban ekonomi dan populasi secara lebih merata.
Pada kesempatan ini, Presiden juga memberikan perhatian khusus pada Purchasing Managers’ Index (PMI) yang menunjukkan tanda-tanda kontraksi setelah 34 bulan berturut-turut mengalami ekspansi.
Presiden menginstruksikan agar penurunan ini segera diantisipasi dengan mengidentifikasi penyebab utamanya, seperti melemahnya permintaan domestik atau gangguan rantai pasok.
Presiden Jokowi menutup sidang dengan meminta agar produk lokal lebih diutamakan dalam belanja pemerintah dan mengajak untuk mencari pasar ekspor baru guna mengatasi tantangan ekonomi global.
Sidang diakhiri dengan permintaan kepada media untuk meninggalkan ruangan, sebagai tanda dimulainya diskusi tertutup di antara para pejabat yang hadir.
