Koma.id– Pemerintah telah mengumumkan keputusan kenaikan harga BBM pada hari sabtu, 3 September 2022. Harga pertalite naik menjadi Rp10.000,-/liter, solar menjadi Rp6.800,-/liter dan pertamax menjadi Rp14.000,-/liter.
Keputusan pemerintah mendapat respon dari berbagai elemen masyarakat. GEMA Keadilan menyikapi keputusan pemerintah tersebut dengan menggelar aksi pada hari selasa, 6 September 2022 di istana negara bersama berbagai elemen masyarakat dengan tuntutan “Turunkan Harga BBM!”.
Dalam kesempatan ini, massa aksi tampak membawa poster dengan berbagai tulisa, salah satunya sebagai berikut: Cukup Cintaku yang Kandas, Aspirasiku Jangan Kandas, Tolak Harga BBM Naik.
Presiden GEMA Keadilan, Indra Kusumah, dalam orasinya berkata, “Keputusan itu dzalim dan nir empati karena realitasnya saat ini harga minyak dunia turun dan masyarakat yang sedang tertatih-tatih berjuang pulih secara ekonomi setelah dihantam pandemi covid-19. Negara lain seperti Amerika dan Malaysia justru menurunkan harga BBM. Sebelumnya rakyat juga mendapatkan janji Jokowi bahwa tidak ada kenaikan BBM sampai akhir tahun. Faktanya kebalikannya.”, terang Indra.
Indra juga membantah klaim harga BBM bersubsidi di Indonesia termurah. “Faktanya RON 95 dengan kualitas di atas Pertamax di Malaysia harga RM2.05 atau Rp6.642/liter. Jauh lebih murah dari Pertalite RON 90 di Indonesia padahal kualitas Pertalite di bawahnya.”
“Bahkan di dalam negeri terkuak fakta ada pihak swasta, VIVO, yang menjual BBM lebih murah dari BBM bersubsidi yaitu seharga Rp8.900,-/liter. Harga tersebut lebih murah padahal tanpa subsidi dan tentu saja perusahaan sudah dapat untung. Lebih aneh lagi, pemerintah berupaya menutupi fakta tersebut dengan memerintahkan harga swasta dinaikkan. Kenapa swasta diintervensi agar menaikkan harga? padahal itu jadi solusi bagi rakyat dan menguntungkan pemerintah karena mengurangi konsumsi BBM Subsidi?”, tanya Indra.
GEMA Keadilan menduga kenaikan BBM lebih disebabkan pemerintah butuh uang untuk bayar utang. “Utang Indonesia naik jadi Rp 7.163,12 Triliun hingga akhir Juli 2022. Utang ini harus dibayar. Sejak awal kita menolak utang ugal-ugalan karena pada akhirnya rakyat yang jadi korban harus bayar utang negara dengan pajak-pajak dinaikkan dan subsidi-subsidi (termasuk subsidi BBM) dikurangi bahkan dicabut. Ini yang terjadi saat ini.”, pungkas Indra.
