Koma.id | Manggarai Barat, NTT – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menetapkan status darurat resmi. Enam kabupaten tersebut adalah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka. Pemerintah Provinsi NTT juga diminta segera menetapkan status kedaruratan.
Menurut Suharyanto, kepastian status hukum kedaruratan sangat vital agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian/lembaga terkait memiliki payung hukum untuk menyalurkan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB dan kementerian/lembaga terkait bisa membantu secara maksimal,” ujarnya, Minggu (16/08).
Selain penetapan status darurat, BNPB menginstruksikan tujuh langkah percepatan penanganan:
- Pembentukan Pos Satgas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan komando TNI-Polri.
- Posko Utama Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere untuk menjangkau wilayah Flores barat dan timur.
- Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai pusat distribusi bantuan udara ke Labuan Bajo dan Maumere.
- Operasi SAR dipimpin Basarnas untuk memastikan tidak ada korban terjebak.
- Pemulihan fasilitas vital seperti listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dalam tujuh hari.
- Pendataan kerusakan rumah dilakukan paralel untuk percepatan pembangunan hunian sementara.
- Pengerahan alutsista TNI, Basarnas, dan BNPB berupa helikopter, kapal laut, dan pesawat untuk distribusi logistik.
BNPB juga mengoperasikan Media Center resmi yang akan menggelar konferensi pers rutin setiap sore pukul 17.00 WITA. Langkah ini diambil untuk meminimalkan simpang siur informasi di lapangan dengan menyediakan data resmi harian.
