Koma.id – Wacana hak angket di DPR RI terus menjadi sorotan, terutama setelah pernyataan Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, yang mengungkapkan belum adanya instruksi dari PDIP untuk menggulirkan hak angket tersebut.
Djarot menekankan bahwa hak angket seharusnya merupakan hak individu yang bisa diajukan tanpa harus menunggu instruksi.
Mendagri Tito Raih Apresiasi Pengendalian Inflasi Daerah Berkat Penguatan Deteksi Dini Harga Pangan
“Kalau itu sih belum, tapi itu di gunakan kalau begini, kok nunggu instruksi ya, tidak ada instruksi-instruksi seperti ini, itu adalah hak anda. Kalau anda mengalami atau menyaksikan berbagai macam bentuk penyelewengan, kemudian bentuk kecurangan ada, boleh ajukan,” kata Djarot di Gedung DPR RI, Selasa (5/3/2024).
Mantan Wakapolri Oegroseno Usul Pangkat Tamtama dan Bintara Polri Dipangkas Jadi Empat Tingkatan
Djarot juga menyoroti bahwa hak angket tidak dapat berjalan dengan sendirinya, mengingat memerlukan dukungan minimal dari 25 anggota DPR dan 2 fraksi yang bersangkutan.
“Kalau hak angket itu kan tidak bisa sendiri-sendiri, betul nggak? Itu minimal 25 (anggota DPR), 2 fraksi, ya gabung nanti. Kita akan ngomong dengan antarfraksi, kan nggak bisa PDIP doang, yang jelas kita lihat PKB, PKS, iya kan? NasDem saya nggak tahu,” ungkapnya.
Respons Warganet dan Pengamat Politik, Dedi Mulyadi Pastikan Tidak Berminat Isi Kursi RI 2
Sementara itu, wacana hak angket tampaknya masih menghadapi ketidakpastian dalam menemukan jalannya sesuai dengan yang diinginkan oleh beberapa pihak, termasuk di antaranya capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo.








