Koma.id – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mendorong penggunaan kamera tubuh atau body cam bagi personel saat mengamankan aksi demonstrasi.
Menurut Bambang, penggunaan body cam dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan di lapangan. Namun, kebijakan tersebut harus disertai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar pelaksanaannya efektif.
“Harus ada standar operasional yang jelas,” tegas Bambang kepada Rakyat Merdeka, Rabu (28/10/2026).
Bambang mengingatkan, penggunaan body cam tidak boleh berhenti sebagai instruksi pimpinan atau sekadar respons terhadap peristiwa yang menjadi perhatian publik. Perangkat tersebut harus menjadi bagian dari sistem pengawasan yang diterapkan secara konsisten.
Kejelasan SOP diperlukan untuk mengatur penggunaan kamera, proses perekaman, penyimpanan rekaman, hingga mekanisme pemeriksaan apabila terjadi dugaan pelanggaran saat pengamanan demonstrasi.
Dengan aturan yang jelas, rekaman body cam dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tindakan personel sekaligus membantu mengungkap fakta ketika muncul laporan mengenai dugaan kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendorong penguatan penggunaan body-worn camera atau kamera yang dikenakan pada tubuh anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat.
Suyudi mengatakan, penggunaan kamera tubuh merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kepolisian sekaligus mendorong pendekatan humanis dan persuasif dalam mengawal aksi unjuk rasa maupun menangani potensi konflik sosial.
“Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” ujar Suyudi dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, pengamanan demonstrasi harus tetap menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara aman dan tertib. Karena itu, pendekatan dialogis perlu dikedepankan untuk mencegah terjadinya konflik antara petugas dan peserta aksi.
Suyudi juga menyampaikan bahwa Polri terus melakukan pembenahan internal melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Selain Bambang, anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo turut mendukung penggunaan body cam bagi personel yang bertugas mengamankan demonstrasi. Ia menilai perangkat tersebut dapat membantu memantau jalannya pengamanan dan mencegah tindakan yang tidak semestinya.
“Ini dapat meminimalkan serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama aksi kekerasan yang memang tidak dibenarkan,” ujar Rudianto.
Penggunaan body cam diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap tindakan aparat sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dan personel kepolisian. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada kejelasan aturan, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap temuan dalam rekaman.
