Koma.id – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini masih terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sejumlah tokoh masyarakat Papua ramai-ramai mengecam tindakan Lukas Enembe yang gemar bermain judi di kasino. Salah satunya, Sekretaris Umum Sinode Kingmi Papua, Jones Wenda.
Menurut Jones, judi adalah penyakit sosial yang tidak patut dilakukan oleh pemimpin daerah. Seharusnya, Lukas Enembe tidak melakukan hal tersebut dan menjadi teladan bagi masyarakat Papua.
“Kami dari tokoh gereja sudah beberapa kali berbicara soal judi ke publik, kami sampaikan bahwa pejabat di Papua ini tidak boleh main judi karena dia seharusnya sebagai teladan,” kata Jones, Minggu (25/9/2022).
“Kalau masyarakat melihat pemimpin melakukan hal yang tidak benar, masyarakat bisa ikut, apalagi dia seorang gubernur,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Jones juga berharap masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.
Dia meminta warga Papua untuk melihat kasus Lukas Enembe yang ditangani oleh KPK ini sebagai sebuah proses hukum yang masih harus dibuktikan.
“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah terprovokasi dan sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” imbuhnya.
Kecaman juga datang dari Ketua Cendekiawan Papua Paul Ohe yang mengatakan bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh kelompok tertentu.
Maka dari itu, dia dengan tegas menyatakan dukungannya dalam pemberantasan korupsi.
Paul juga mengkritisi pernyataan-pernyataan dari Tim Hukum Gubernur Papua yang terkesan mengalihkan dari proses hukum yang ada.
Dia pun meminta para pengacara Lukas Enembe agar tidak mempolitisir kasus korupsi ini.
“Kami meminta kuasa hukum Lukas Enembe untuk tidak mempolitisir kasus tersebut,” tutur Paul.
Tak hanya itu, Paul juga mengkritisi klaim dari pendukung Lukas Enembe yang menyebut seluruh masyarakat Papua mendukung sang gubernur.
Menurutnya, tidak semua masyarakat Papua mendukung gubernur dan berharap Lukas Enembe bisa mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung.
“Mengecam oknum-oknum yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk menghalangi proses hukum, tidak semua masyarakat Papua mendukung gubernur,” ucapnya.[]
