KOMA.ID, JAKARTA – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memastikan seluruh ketentuannya benar-benar melindungi hak dan kesejahteraan buruh.
Ketua Umum KPBI, Ilham Syah, menilai regulasi tersebut menjadi momentum penting dalam pembaruan hukum ketenagakerjaan. Namun, menurutnya, perubahan aturan tidak serta-merta memperbaiki kondisi pekerja apabila tidak dibarengi pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.
Muda Saleh Soroti Budaya Buzzer dan Perundungan Digital yang Berpengaruh pada Perilaku Anak
Sikap tersebut disampaikan KPBI dalam Rapat Akbar Buruh dan Rakyat Jakarta yang dihadiri ribuan anggota di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu (22/11/2026).
“KPBI-Jakarta mengingatkan bahwa undang-undang ini masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan,” kata Ilham dalam keterangan tertulisnya.
KPBI mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam UU 27/2026, termasuk penguatan pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pembatasan alih daya, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penguatan hak pekerja perempuan, serta kewajiban pemberi kerja memberikan salinan perjanjian kerja kepada pekerja.
Namun, organisasi buruh tersebut menilai implementasi sejumlah ketentuan itu masih menjadi tantangan. Salah satunya menyangkut pembatasan pekerjaan alih daya sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 98.
KPBI menilai ketentuan tersebut harus menjadi dasar untuk menghentikan praktik penggunaan tenaga kerja alih daya secara tidak terbatas. Terlebih, Pasal 98 mengatur peralihan status hubungan kerja kepada perusahaan pemberi pekerjaan apabila pekerja alih daya digunakan untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.
Untuk memastikan aturan tersebut berjalan, pemerintah diminta memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, termasuk dari sisi kewenangan dan kapasitas pengawas dalam memeriksa serta menindak perusahaan yang melanggar.
Persoalan PKWT juga menjadi perhatian KPBI. Organisasi ini mengingatkan agar perusahaan tidak menggunakan sistem kontrak berulang untuk menghindari kewajiban memberikan kepastian hubungan kerja.
Pasal 82 mengatur masa PKWT paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, dengan masing-masing perpanjangan maksimal satu tahun. Sementara Pasal 87 membatasi penggunaan PKWT hanya untuk pekerjaan yang sifat atau kegiatannya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, bukan pekerjaan tetap.
Di tengah perkembangan ekonomi digital, KPBI turut meminta pemerintah dan DPR memperjelas perlindungan bagi pekerja platform digital. Pengaturan hubungan pekerjaan tertentu melalui perjanjian kemitraan dalam Pasal 102 dan Pasal 103 dinilai belum memberikan kepastian apabila batas antara hubungan kerja dan kemitraan tidak dijelaskan secara tegas.
KPBI menyoroti praktik perusahaan platform yang dapat mengendalikan tarif, pembagian pekerjaan, hingga penilaian kinerja melalui aplikasi. Kondisi tersebut, menurut organisasi buruh itu, membutuhkan pengaturan lebih lanjut agar pekerja memperoleh kepastian status, penghasilan layak, jaminan sosial, serta perlindungan K3.
Sementara dalam kebijakan pengupahan, KPBI meminta pemerintah memastikan formula upah mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya. Kebijakan pengupahan, menurut mereka, tidak seharusnya hanya mempertimbangkan iklim investasi dan daya saing usaha.
KPBI juga menyoroti sejumlah usulan dalam draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang tidak masuk dalam UU 27/2026. Di antaranya ketentuan kenaikan upah minimum sektoral paling sedikit lima persen di atas upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, serta penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar 15 persen dari pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
Selain pengupahan, perlindungan kebebasan berserikat dan hak mogok kerja turut menjadi perhatian. KPBI mengingatkan agar prosedur administratif tidak digunakan untuk membatasi maupun mengkriminalisasi aktivitas serikat pekerja.
Organisasi buruh itu juga menolak praktik PHK sepihak dan pemberangusan serikat pekerja. KPBI menekankan bahwa pemutusan hubungan kerja harus mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“KPBI-Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap Pasal 228 yang mengatur kewajiban seluruh pihak untuk melakukan upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa PHK harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap,” terangnya.
Di sisi lain, KPBI menilai pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dalam menindaklanjuti pengesahan UU 27/2026 melalui penyusunan aturan pelaksana. Terdapat 59 Peraturan Pemerintah dan sekitar 15 peraturan menteri yang ditargetkan rampung dalam waktu satu tahun.
“Dengan disahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan memberi PR kepada pemerintahan untuk membuat 59 Peraturan Pemerintah dan sekitar 15 Peraturan menteri untuk diselesaikan dalam tempo 1 tahun, sebagai serikat buruh kami akan mengawal aturan turunan ini dan mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka ruang partisipasi bermakna,” ujar Ilham.
KPBI menyatakan akan mengawal penyusunan regulasi tersebut agar aspirasi pekerja turut diperhitungkan. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap Komite Pengawasan Ketenagakerjaan dan berkomitmen terlibat dalam pengawalannya sebagai lembaga yang diharapkan dapat menindak tegas pelanggaran hak normatif buruh.
Bagi KPBI, keberhasilan UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah pasal yang disahkan atau aturan turunan yang diterbitkan. Hal terpenting adalah sejauh mana regulasi tersebut menghadirkan pekerjaan layak, upah adil, kepastian hubungan kerja, perlindungan sosial, serta kebebasan bagi pekerja untuk berorganisasi dan memperjuangkan haknya.
“Hukum ketenagakerjaan tidak boleh hanya menjadi instrumen untuk mengatur tenaga kerja demi kepentingan ekonomi. Hukum harus hadir untuk melindungi manusia yang bekerja,” tegasnya.
KPBI menegaskan perjuangan buruh belum selesai setelah undang-undang disahkan. Pengawalan terhadap pelaksanaan setiap pasal menjadi langkah berikutnya agar regulasi tersebut benar-benar memberikan perlindungan dan manfaat bagi pekerja di Indonesia.














