KOMA.ID, YOGYAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar Rp2.725.000. Angka tersebut meningkat Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.417.495.
Ni Made mengatakan, besaran upah minimum tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan yang kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi bersama sejumlah pemangku kepentingan.
“Hasil dari rapat Dewan Pengupahan yang kemudian ada dinamika, sehingga kemudian kita tadi juga baru melakukan konsolidasi juga dengan berbagai pihak. Alhamdulillah akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan terkait dengan upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditetapkan juga nanti dengan SK Gubernur yaitu Rp2.725.000,” kata Ni Made, Sabtu (21/11/2026).
Cek Masa Berlaku SIM Anda! Layanan SIM Keliling Kota Bandung Beroperasi di Dua Titik Hari Ini
Ia menjelaskan, penghitungan UMP 2027 turut mempertimbangkan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan. Sejumlah variabel yang digunakan dalam formula penyesuaian meliputi upah minimum berjalan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alfa.
“Kalau kemudian ini kan ada namanya perhitungan juga mendasarkan kepada KHL, kebutuhan hidup layak yang dirilis oleh Kemenaker Republik Indonesia. Kita sebenarnya juga kalau berdasar formula itu kita sudah lebih dari 1 persen,” ujarnya.
Siapkan Payung! Hujan Ringan hingga Lebat Berpotensi Landa Jabodetabek Sepanjang Jumat Ini
Ni Made menyebut indeks alfa yang digunakan dalam penghitungan tersebut juga berada di atas angka satu. Sementara itu, jika dibandingkan dengan nilai KHL, UMP DIY 2027 mencapai 56,31 persen.
“Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi ditambah dengan alfa. Alfanya juga lebih dari 1. Jadi kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31 persen,” jelasnya.
Penetapan UMP DIY 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut menjadi landasan pengaturan pengupahan, termasuk kewenangan gubernur menetapkan upah minimum berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.
Selanjutnya, besaran UMP tersebut akan dituangkan dalam keputusan gubernur sebagai dasar pemberlakuan upah minimum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.












