Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
HeadlineNasional

BREAKING NEWS: Kapolri Suyudi Lakukan Mutasi Jabatan Polri Besar-besaran, 704 Pati dan Pamen Dirotasi

×

BREAKING NEWS: Kapolri Suyudi Lakukan Mutasi Jabatan Polri Besar-besaran, 704 Pati dan Pamen Dirotasi

Sebarkan artikel ini
Konpers Kadiv Humas Polri
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir saat Konferensi pers. (Foto / Istimewa)

Koma.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap 704 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) di lingkungan Polri. Perombakan tersebut menyasar sejumlah jabatan strategis di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri hingga kepolisian daerah.

Mutasi tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026. Keempat surat tersebut masing-masing bernomor ST/2598/XI/KEP./2026, ST/2599/XI/KEP./2026, ST/2600/XI/KEP./2026, dan ST/2601/XI/KEP./2026.

Silakan gulirkan ke bawah

Empat surat telegram itu mengatur pemberhentian dan pengangkatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, pejabat utama Mabes Polri, hingga jajaran kepolisian kewilayahan.

Perombakan kali ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut penyegaran organisasi dan pergantian sejumlah Kapolda, tetapi juga mencakup perwira yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dua perwira yang mengalami pergeseran jabatan dalam mutasi tersebut adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Dua Perwira dalam Kasus Dugaan Penyadapan Dimutasi ke Yanma

Dalam mutasi kali ini, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dimutasi dari jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri menjadi Perwira Tinggi (Pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Posisi Kadivkum Polri yang ditinggalkan Ahrie selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono.

Selain Ahrie, Irjen Pol Eko Hadi Santoso juga mengalami pergeseran jabatan. Eko yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri kini ditempatkan sebagai Pati Yanma Polri.

Nama Ahrie dan Eko sebelumnya menjadi sorotan dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain keduanya, Irjen Pol Slamet Uliandi juga turut dimutasi menjadi Pati Yanma Polri. Sebelumnya, Slamet menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri dengan penugasan luar struktur.

Pergeseran jabatan ketiga perwira tersebut menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian publik di tengah proses penanganan perkara dugaan penyadapan.

Namun, mutasi jabatan tidak dengan sendirinya menentukan hasil proses hukum maupun status pertanggungjawaban pidana masing-masing personel.

Enam Kapolda Diganti

Selain pergeseran sejumlah pejabat di Mabes Polri, mutasi besar-besaran ini juga menyasar enam jabatan Kapolda.

Sejumlah perwira tinggi mendapatkan penugasan baru untuk memimpin kepolisian daerah. Pergantian tersebut mencakup wilayah Papua, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kalimantan Selatan.

Berikut daftar enam Kapolda yang mengalami pergantian:

  1. Irjen Pol Alfred Papare ditunjuk sebagai Kapolda Papua. Sebelumnya, ia menjabat Kapolda Papua Barat. Ia menggantikan Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin.
  2. Irjen Pol Edfrie R. Maith ditunjuk sebagai Kapolda Papua Barat, menggantikan Alfred Papare.
  3. Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan ditunjuk sebagai Kapolda Bengkulu, menggantikan Irjen Pol Yudhi Sulistianto.
  4. Irjen Pol Langgeng Purnomo ditunjuk sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, menggantikan Irjen Pol Himawan Bayu Aji. Sebelumnya, Langgeng menjabat Kapolda DIY.
  5. Irjen Pol Abioso Seno Aji ditunjuk sebagai Kapolda DIY, menggantikan Langgeng Purnomo.
  6. Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking ditunjuk sebagai Kapolda Kalimantan Selatan, menggantikan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.

Pergantian enam pimpinan kepolisian daerah tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi Polri untuk mengisi kebutuhan kepemimpinan di wilayah.

Enam Wakapolda Juga Mendapat Penugasan Baru

Mutasi juga menyasar jajaran Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda). Enam perwira mendapatkan penugasan baru di sejumlah wilayah.

Berikut daftar nama Wakapolda yang mengalami pergantian:

  1. Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo ditunjuk sebagai Wakapolda Kalimantan Utara.
  2. Brigjen Pol Beny Arjanto ditunjuk sebagai Wakapolda Kalimantan Barat.
  3. Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro ditunjuk sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta.
  4. Brigjen Pol Donny Adityawarman ditunjuk sebagai Wakapolda Bengkulu.
  5. Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana ditunjuk sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara.
  6. Kombes Pol Sugeng Hariyanto ditunjuk sebagai Wakapolda Maluku Utara.

Penataan jabatan Wakapolda tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di masing-masing wilayah, terutama dalam mendukung Kapolda menjalankan fungsi operasional dan pembinaan organisasi.

Sejumlah Jabatan Strategis Mabes Polri Turut Berubah

Selain jabatan Kapolda dan Wakapolda, mutasi juga menyentuh sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri.

Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono dipercaya mengemban jabatan Kadivkum Polri menggantikan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

Sementara itu, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru mendapat penugasan sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.

Adapun Brigjen Pol Dwi Agus Prianto ditunjuk sebagai Kepala Biro Penyusunan dan Dokumentasi Informasi Hukum (Karosundokinfokum) Divisi Hukum Polri.

Penataan tersebut menjadi bagian dari perombakan struktur organisasi yang mencakup berbagai fungsi dan satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Mutasi Juga Menyasar Jabatan Kapolres

Perombakan tidak berhenti pada tingkat perwira tinggi dan pejabat utama. Surat telegram mutasi juga mencakup sejumlah perwira menengah yang bertugas di wilayah, termasuk pergantian jabatan Kapolres.

Mutasi pada tingkat kewilayahan tersebut tersebar di berbagai Polda, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu.

Dalam penataan tersebut, sejumlah Kapolres mendapatkan penugasan baru, sementara jabatan yang ditinggalkan diisi oleh personel lainnya.

Salah satu contohnya terjadi di jajaran Polda Aceh. AKBP Dr. Azhan yang sebelumnya menjabat Kapolres Lhokseumawe dipindahkan menjadi Kabagbinkar Ro SDM Polda Aceh.

Posisi Kapolres Lhokseumawe kemudian dipercayakan kepada AKBP T. Ricki Fadliansyah, yang sebelumnya menjabat Kapolres Aceh Selatan.

Sementara itu, AKBP Andy Setiawan yang sebelumnya menjabat Dandenlat Harpuan Satlat Brimob Korbrimob Polri ditunjuk menjadi Kapolres Aceh Selatan.

Di Sumatera Selatan, AKBP Novi Edyanto yang sebelumnya menjabat Kapolres Lahat mendapat penugasan sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel.

Jabatan Kapolres Lahat selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Trie Aprianto, yang sebelumnya menjabat Kapolres Aceh Utara.

Selain itu, mutasi juga mencakup penempatan personel yang sebelumnya bertugas di luar struktur Polri, termasuk pada sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Polri Sebut Mutasi untuk Penyegaran Organisasi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi kepolisian.

Menurutnya, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Johnny mengatakan kebijakan mutasi merupakan langkah organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus memastikan setiap personel ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya.

Kepada personel yang mendapatkan jabatan baru, Johnny berharap mereka segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing dan menjalankan amanah secara profesional.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Melalui mutasi terhadap 704 perwira tinggi dan menengah tersebut, Polri melakukan penataan di berbagai lapisan organisasi, mulai dari Mabes Polri, Polda, hingga Polres. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penyegaran kepemimpinan dan penguatan kinerja institusi kepolisian.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.