Koma.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil mengadukan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Pengaduan tersebut dilayangkan karena ICW menilai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak transparan. Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak tersedianya naskah RUU yang dapat diakses publik selama proses pembahasan hingga undang-undang tersebut disahkan.
Selain Habiburokhman, ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset juga mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani. Keduanya dinilai memiliki tanggung jawab dalam proses pembahasan hingga pengesahan regulasi tersebut.
Namun, Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan langkah ICW yang membawa persoalan tersebut ke MKD DPR.
“Nggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Ketua Komisi III DPR itu menegaskan pihaknya telah menjalankan proses pembahasan RUU Perampasan Aset secara terbuka. Ia juga membantah anggapan bahwa DPR menutup akses publik terhadap proses penyusunan undang-undang tersebut.
Menurut Habiburokhman, draf RUU Perampasan Aset telah diunggah oleh Sekretariat Jenderal DPR setelah Panitia Kerja (Panja) menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
“Selain itu, seluruh proses RDPU, raker, rapat timus timsin, rapat panja, rapat pembahasan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, dihadiri mahasiswa magang, jadi kurang terbuka apa lagi,” ucapnya.
Habiburokhman Sebut ICW Tak Pernah Daftar Jadi Narasumber
Habiburokhman juga menanggapi keberatan ICW karena tidak pernah diundang secara khusus dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ia menjelaskan Komisi III DPR memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber dalam rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Menurutnya, terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan. Namun, karena keterbatasan waktu, hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi untuk hadir dalam forum pembahasan.
“Kalau soal ICW nggak diundang, kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” jelasnya.
Habiburokhman mengatakan ICW tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Ia juga menyebut organisasi tersebut tidak mengirimkan masukan tertulis kepada Komisi III DPR.
“Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tapi belum sempat diundang, mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” lanjutnya.
Dengan alasan tersebut, Habiburokhman menilai tidak tepat apabila Komisi III dianggap sengaja menutup ruang partisipasi publik dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
ICW Nilai Publik Tidak Diberi Akses Naskah RUU
Sebelumnya, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan ke MKD dilakukan karena pihaknya menilai terdapat dugaan pelanggaran etik dalam proses pembentukan undang-undang.
Ibrahim menyoroti tidak tersedianya naskah RUU Perampasan Aset yang dapat diakses masyarakat melalui situs resmi DPR selama proses pembahasan.
Menurutnya, penyebarluasan rancangan undang-undang merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat seharusnya memperoleh kesempatan untuk membaca dan memberikan masukan terhadap substansi aturan sebelum disahkan.
“Sudah diatur oleh hukum bahwasanya dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan tapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” kata Ibrahim.
Ia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan memadai untuk mencermati isi rancangan undang-undang sebelum DPR mengambil keputusan.
Ibrahim juga menyebut ICW belum pernah dilibatkan secara langsung dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Publik diminta menerima undang-undang yang naskahnya tidak pernah bisa dibaca sebelum diputus. Situasi ini persis bukan partisipasi, tapi sebuah pemberitahuan,” ujarnya.
ICW bersama koalisi masyarakat sipil menyampaikan pengaduan tersebut ke MKD pada Kamis (19/11/2026), bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR.
Somasi DPR Tak Mendapat Jawaban
Sebelum mengadukan persoalan tersebut ke MKD, Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengaku telah melayangkan somasi kepada DPR pada 12 November 2026.
Somasi tersebut meminta DPR memberikan penjelasan sekaligus membuka akses terhadap dokumen pembahasan RUU Perampasan Aset.
Namun, menurut Ibrahim, hingga batas waktu yang ditentukan pada 16 November 2026 pukul 10.00 WIB, pihaknya tidak memperoleh jawaban tertulis dari DPR.
Karena tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan, koalisi kemudian membawa persoalan tersebut ke MKD.
Dalam pengaduannya, koalisi menduga terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015.
Dugaan pelanggaran itu juga dikaitkan dengan kewajiban penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Koalisi meminta MKD segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diadukan. Mereka juga meminta agar sanksi etik dijatuhkan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.
Selain itu, koalisi mendesak DPR membuka seluruh dokumen pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), laporan Panja, serta hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi tersebut antara lain Transparency International Indonesia, IM57+, Auriga Nusantara, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Saksi FH Universitas Mulawarman, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Indonesian Parliamentary Center, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
DPR Klaim Gelar 87 Kali RDPU
Di sisi lain, Habiburokhman sebelumnya menyatakan Komisi III DPR telah menggelar puluhan pertemuan dengan berbagai pihak dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ia menyebut pembahasan telah dimulai sejak September 2025. Selama proses tersebut, Komisi III menggelar 87 kali RDPU dengan melibatkan berbagai kalangan.
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” kata Habiburokhman seusai pengesahan tingkat pertama RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani juga menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses partisipasi publik.
Dalam pidatonya pada rapat paripurna, Puan menyatakan proses pembahasan dapat diakses masyarakat sehingga tidak seharusnya menimbulkan kesalahpahaman mengenai tahapan pembentukan undang-undang.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” kata Puan.
RUU Perampasan Aset Disahkan Setelah 18 Tahun
Polemik pengaduan ICW ke MKD tersebut muncul tidak lama setelah DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.
Pengesahan tersebut mengakhiri proses panjang pembahasan regulasi yang telah diperjuangkan selama sekitar 18 tahun.
Namun, pengesahan itu sekaligus memunculkan kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai substansi dan proses pembentukannya masih menyisakan persoalan.
Koalisi Advokasi Perampasan Aset bahkan menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa pengajuan uji formil ke Mahkamah Konstitusi setelah undang-undang tersebut resmi diundangkan.
Dengan demikian, polemik UU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan substansi pengaturan perampasan hasil tindak pidana, tetapi juga menyangkut transparansi, keterbukaan dokumen, serta sejauh mana partisipasi masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang.







