Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas, Delapan Nama Mencuat

×

Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas, Delapan Nama Mencuat

Sebarkan artikel ini
Img 20261112 Wa0004
Mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat tiba di MPR untuk serahkan surat pengunduran diri. (Foto: Koma.id / Andry Novelino)

Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas, Delapan Nama Mencua

Koma.id – Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menghangat. Sejumlah nama tokoh politik dari partai-partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mencuat dan disebut berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.

Silakan gulirkan ke bawah

Isu pergantian wakil presiden tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan para ketua umum dan petinggi partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo disebut memberikan waktu sekitar satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas dan menyampaikan usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Meski memiliki kewenangan menentukan sosok pendampingnya, Prabowo tetap membuka ruang bagi partai politik untuk memberikan masukan dan pertimbangan.

Salah satu partai yang menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden adalah Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan partainya tidak akan memaksakan nama tertentu untuk mengisi posisi wakil presiden.

“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli kepada wartawan, dikutip Minggu (22/11/2026).

Doli menilai keputusan mengenai sosok pengganti Gibran sebaiknya berada di tangan Presiden Prabowo. Menurutnya, Presiden merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahan dan sosok yang tepat untuk mendampinginya hingga akhir masa jabatan.

Ia juga menyoroti pentingnya soliditas pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

“Kami memandang bahwa di tiga tahun sisa masa pemerintahan periode 2024-2029, Indonesia membutuhkan kendali langsung Presiden untuk menghadapi tantangan serta mengatasi masalah-masalah yang tidak mudah, baik global maupun domestik. Kita membutuhkan persatuan, soliditas, sinergi dari semua elemen bangsa,” ujarnya.

Delapan Nama yang Masuk Pertimbangan

Di tengah dinamika politik tersebut, Doli menyebut terdapat delapan figur dari sejumlah partai politik yang dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengisi posisi wakil presiden.

Delapan nama itu adalah :

1. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani,

2. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia,

3. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad,

4. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono,

5. Ketua MPR RI Ahmad Muzani,

6. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,

7. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan,

8. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Doli menyebut para tokoh tersebut memiliki pengalaman panjang di bidang politik maupun pemerintahan.

“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani, ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dari Gerindra ada Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Sugiono, dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono,” ungkap Doli.

“Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan,” sambungnya.

Meski demikian, penyebutan delapan nama tersebut belum berarti partai-partai yang bersangkutan telah secara resmi mengajukan kandidat kepada Presiden. Nama-nama itu disebut sebagai figur yang dapat dipertimbangkan dalam dinamika politik pengisian jabatan wakil presiden.

Golkar Ungkap Kriteria Pengganti Gibran

Selain menyebut sejumlah nama, Doli juga menyampaikan kriteria sosok yang dinilai layak mendampingi Prabowo.

Menurutnya, calon wakil presiden harus memiliki kesamaan visi, misi, sikap, serta arah kebijakan dengan Presiden. Keselarasan tersebut dinilai penting agar pemerintahan dapat berjalan dengan solid dan tidak menimbulkan perbedaan arah dalam pengambilan kebijakan.

“Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo,” ujar Doli.

Ia juga menekankan calon wakil presiden harus memenuhi persyaratan konstitusional dan memiliki legitimasi secara hukum, politik, maupun sosial.

Selain itu, sosok tersebut diharapkan dikenal luas oleh masyarakat dan lingkungan politik serta tidak menimbulkan persoalan hukum maupun politik di kemudian hari.

“Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat. Ketiga, problem solver, sosok yang juga memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden,” jelasnya.

Doli kembali menegaskan bahwa Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahan setelah menjalani dua tahun masa kepemimpinan bersama kabinetnya.

“Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo-lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” katanya.

Kader PKB Dorong Cak Imin Jadi Wakil Presiden

Di luar delapan nama yang disebut Doli, dorongan agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi pengganti Gibran juga muncul dari internal partai tersebut.

Salah satu dukungan disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian. Ia menyebut PKB tentu berharap ketua umumnya dapat dipertimbangkan untuk mengisi jabatan wakil presiden.

Namun, Lalu menegaskan proses pengisian jabatan tersebut masih berjalan dan keputusan akhirnya berada di tangan Presiden.

“Yang terpenting hari ini bagaimana negara kita kondusif, bagaimana seluruh program-program pemerintah yang sudah ditetapkan bersama kami di DPR RI bisa berjalan dengan baik. Masyarakat bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari juga dengan merasa aman, merasa nyaman, itu yang terpenting,” kata Lalu kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia kemudian menyampaikan bahwa apabila ditanya mengenai keinginan PKB, partainya tentu berharap Muhaimin Iskandar menjadi salah satu kandidat.

“Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya kan. Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses. Kemudian, apa namanya, tentu sesuai dengan regulasi diberikan kesempatan kepada Bapak Presiden selama maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden beliau. Ya, kita tunggu saja,” ujarnya.

Lalu juga mengakui hingga saat itu belum ada nama pasti yang ditetapkan sebagai pengganti Gibran. Ia menduga komunikasi politik mengenai kandidat sudah mulai berlangsung.

“Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik. Ya tentu sedang ya. Saya menduga ini walaupun, apa namanya, dinamika dan situasinya masih seperti ini, saya menduga sudah ada komunikasi-komunikasi ya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda menegaskan dukungan terhadap Cak Imin tersebut merupakan aspirasi pribadi, bukan keputusan resmi kelembagaan partai.

“Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal,” kata Huda di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Huda menegaskan PKB tetap menyerahkan proses pengisian jabatan wakil presiden kepada Prabowo sesuai ketentuan konstitusi.

“Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” ujarnya.

Ahmad Muzani Tak Mau Bicara Bursa Cawapres

Nama Ketua MPR Ahmad Muzani juga masuk dalam daftar delapan tokoh yang disebut Doli berpotensi menjadi kandidat pengganti Gibran.

Namun, Muzani memilih tidak memberikan tanggapan mengenai peluang dirinya menjadi wakil presiden. Ia menegaskan ingin lebih dahulu fokus mengawal proses kelembagaan di MPR terkait pengisian kekosongan jabatan tersebut.

“Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani mengatakan dirinya hanya akan memberikan keterangan mengenai agenda dan mekanisme yang sedang dipersiapkan MPR, termasuk rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna.

“Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” ucapnya.

Sikap Muzani tersebut memperlihatkan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan dinamika pencalonan di lingkungan partai politik, tetapi juga harus mengikuti tahapan konstitusional melalui MPR.

Nama Puan dan Tokoh Gerindra Ikut Diperbincangkan

Selain Cak Imin dan Ahmad Muzani, nama Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, dan AHY juga menjadi bagian dari spekulasi politik mengenai calon pendamping Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Bappilu PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga menanggapi munculnya nama Puan dalam bursa tersebut.

Bambang menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden. Sebab, sesuai mekanisme konstitusi, Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih.

“Wah, lah itu tanya Pak Presiden itu. Kalau nggak dimasukkan… Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu nggak dimasukkan (Puan) oleh Presiden, ya nggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ia juga menyebut hingga saat itu belum ada pembicaraan khusus mengenai pencalonan Puan sebagai pengganti Gibran.

“Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” ujarnya.

Menurut Bambang, apabila terdapat pihak yang memiliki keinginan mengusulkan kandidat tertentu, komunikasi politik kemungkinan akan diarahkan kepada Prabowo maupun orang-orang di lingkaran Presiden.

“Kalau toh ada keinginan-keinginan, pasti lobinya ke Pak Presiden atau sekitar Pak Presiden toh,” katanya.

Dengan demikian, meski sejumlah nama telah mencuat dan mulai diperbincangkan, belum ada kepastian mengenai siapa yang akan dipilih sebagai wakil presiden pengganti Gibran. Keputusan tetap berada pada Presiden Prabowo, yang nantinya akan mengajukan dua nama kandidat kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.