Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
HeadlineNasional

Kapolri Suyudi Terbitkan Aturan Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit

×

Kapolri Suyudi Terbitkan Aturan Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit

Sebarkan artikel ini
Kapolri Suyudi As
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. (Foto / Istimewa)

Koma.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Silakan gulirkan ke bawah

Peraturan itu ditetapkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma yang mengatur sejumlah aspek, mulai dari pengajuan banding, susunan majelis sidang etik, mekanisme kehadiran terduga pelanggar, hingga masa penempatan khusus.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan baru tersebut.

“Benar (ada Perpol baru),” kata Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Isir juga mengakui bahwa salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan tersebut adalah pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujarnya.

Salah satu perubahan penting terdapat pada ketentuan kepangkatan anggota majelis KKEP. Dalam aturan baru, anggota majelis dapat berasal dari personel yang berpangkat sama, satu tingkat lebih tinggi, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Perubahan ini membuka ruang bagi Polri untuk membentuk majelis sidang etik yang dapat memeriksa personel berpangkat lebih tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit.

Sembilan Poin Perubahan Aturan Kode Etik Polri

Isir menjelaskan terdapat sejumlah ketentuan yang diubah dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Berikut poin-poin perubahan tersebut:

1. Hak Pengajuan Banding Dibatasi

Perubahan pertama terdapat pada Bab Ketentuan Umum angka 6 Pasal 1 mengenai pihak yang berhak mengajukan banding atas putusan sidang KKEP.

Dalam aturan sebelumnya, banding dapat diajukan oleh pelanggar maupun anggota keluarganya, yakni istri atau suami, anak, serta orang tua pelanggar.

Namun, dalam aturan terbaru, hak mengajukan banding dibatasi hanya kepada pelanggar yang keberatan atas putusan sidang KKEP.

Dengan demikian, anggota keluarga tidak lagi dapat mengajukan banding atas nama pelanggar.

2. Audit Investigasi Wajib Dilanjutkan dengan Gelar Perkara

Perubahan berikutnya terdapat pada Pasal 15 mengenai audit investigasi.

Dalam pasal tersebut disisipkan ayat (4a) yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi.

Gelar perkara itu harus melibatkan empat fungsi di lingkungan Polri, yakni fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan (Propam).

Ketentuan ini mempertegas keterlibatan sejumlah fungsi internal Polri dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik.

3. Batas Waktu Pemanggilan Berubah

Perubahan ketiga terdapat pada Pasal 19 ayat (5) mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan surat permohonan kesediaan pemeriksaan.

Dalam aturan lama, surat tersebut harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Sementara dalam aturan baru, batas waktu tersebut diubah menjadi paling lambat tiga hari kalender sebelum pemeriksaan.

Isir menjelaskan perubahan frasa tersebut membuat hari Sabtu dan Minggu ikut diperhitungkan dalam batas waktu pemanggilan.

“Perubahannya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” kata Isir.

4. Anggota Majelis KKEP Bisa Dua Tingkat Lebih Rendah

Perubahan penting lainnya terdapat pada Pasal 42 ayat (3) mengenai kepangkatan anggota Komisi Kode Etik Polri.

Dalam aturan lama, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat:

  • Setingkat lebih tinggi dari terduga pelanggar.
  • Sama dengan pangkat terduga pelanggar.
  • Maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” jelas Isir.

Perubahan ini menjadi salah satu ketentuan yang relevan dalam persiapan sidang etik Listyo Sigit, mengingat mantan Kapolri tersebut memiliki pangkat jenderal bintang empat.

5. Sidang Etik Bisa Digelar Secara Daring

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP.

Sebelumnya, aturan menyebut sidang KKEP wajib dihadiri secara langsung oleh terduga pelanggar.

Dalam aturan terbaru, kehadiran terduga pelanggar dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, sepanjang mendapat persetujuan Ketua KKEP.

“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” ujar Isir mengutip ketentuan baru tersebut.

Dengan perubahan ini, sidang etik dapat dilaksanakan secara daring apabila Ketua KKEP memberikan persetujuan.

Namun, kehadiran melalui media elektronik bukan hak otomatis terduga pelanggar karena tetap membutuhkan persetujuan ketua majelis.

6. Kepangkatan Majelis Banding Ikut Diubah

Penyesuaian kepangkatan juga berlaku bagi anggota Komisi Kode Etik Polri Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3).

Dalam ketentuan lama, anggota KKEP Banding harus berpangkat sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat pelanggar.

Sementara dalam aturan baru, anggota KKEP Banding dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat pelanggar.

Perubahan tersebut membuat ketentuan kepangkatan dalam sidang etik tingkat pertama dan tingkat banding menjadi lebih fleksibel.

7. Masa Penempatan Khusus Dipersingkat

Perubahan berikutnya menyangkut masa penempatan personel dalam tempat khusus atau Patsus.

Dalam aturan lama, masa penempatan khusus dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja.

Melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan tersebut diubah menjadi paling lama 20 hari kalender sejak personel ditempatkan dalam tempat khusus.

Isir menjelaskan perubahan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 tentang Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja, dirubah berbunyi menjadi d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP,” papar Isir.

8. Syarat Pengunduran Diri bagi Pelanggar yang Terancam PTDH Dipertegas

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 111 ayat (2) huruf c mengenai persyaratan pengunduran diri bagi anggota Polri yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dalam aturan lama, salah satu syarat yang diatur adalah anggota tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ketentuan tersebut diubah menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Isir menjelaskan perubahan tersebut mempertegas konsekuensi administratif bagi anggota yang terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman tersebut.

“Dalam arti kalau lebih dari 5 (lima) tahun ancaman pidananya sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” pungkasnya.

9. Penyesuaian Norma dalam Pelaksanaan KKEP

Secara keseluruhan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga melakukan penyesuaian rumusan dan penambahan norma agar ketentuan pelaksanaan sidang etik, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, hingga proses banding dapat diterapkan secara lebih jelas.

Sembilan poin perubahan dan penambahan norma tersebut menjadi dasar baru bagi pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran kode etik di lingkungan Polri.

Listyo Sigit Segera Jalani Sidang Etik

Penerbitan Perpol baru ini berlangsung ketika Polri tengah menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Dalam perkara tersebut, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya diduga terlibat dalam rangkaian aktivitas penyadapan ilegal, mulai dari pemberian perintah, penentuan sasaran, hingga pengelolaan hasil penyadapan.

Polri menduga praktik penyadapan tersebut berlangsung sejak 2025. Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan perangkat lunak dan sistem intersepsi untuk mengakses komunikasi sejumlah pihak tanpa prosedur yang semestinya.

Dalam perkembangan penanganan etik, Ahrie Sonta telah menjalani sidang KKEP pada 10 November 2026. Majelis menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadapnya.

Sementara itu, Eko Hadi Santoso menjalani sidang etik pada 17 November 2026. Hasilnya, majelis KKEP juga menjatuhkan sanksi PTDH.

Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Adapun Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Sementara sidang etik terhadap Listyo Sigit telah diagendakan untuk digelar pada pekan berikutnya.

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi salah satu dasar aturan yang akan digunakan dalam pelaksanaan sidang etik tersebut, terutama terkait susunan majelis, mekanisme kehadiran terduga pelanggar, serta prosedur pemeriksaan.

Dengan perubahan ini, Polri memiliki ketentuan baru untuk memproses dugaan pelanggaran etik yang melibatkan personel berpangkat tinggi. Publik kini menunggu bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.