Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Daerah

Gubernur DKI Jakarta Tolak Hutan Kota UI Dialihfungsikan Jadi Sekolah Rakyat

×

Gubernur DKI Jakarta Tolak Hutan Kota UI Dialihfungsikan Jadi Sekolah Rakyat

Sebarkan artikel ini
Gubernur DKI Jakarta Tolak Hutan Kota UI Dialihfungsikan Jadi Sekolah Rakyat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. (Foto/Istimewa)

Koma.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak rencana pengalihan fungsi Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan kawasan hijau tersebut harus tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH), mengingat Jakarta masih membutuhkan tambahan kawasan hijau untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

Pernyataan itu disampaikan Pramono setelah muncul rencana Kementerian Sosial (Kemensos) memanfaatkan lahan sekitar delapan hektare di kawasan UI yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Silakan gulirkan ke bawah

Pramono mengatakan, Pemprov DKI pada prinsipnya tidak keberatan apabila pengelolaan Hutan Kota UI diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun, penyerahan pengelolaan tersebut tidak boleh disertai perubahan peruntukan kawasan menjadi bangunan sekolah.

“Karena memang sekarang ini kan perguruan tinggi kalau harus mengelola hutan kota seperti itu tentunya berat. Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau (RTH) lebih banyak,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, apabila pengelolaan kawasan tersebut berada di bawah Pemprov DKI, pemerintah daerah akan mempertahankan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau.

“Dan saya setuju sekali dengan rektor UI kalau kemudian yang mengelola adalah DKI Jakarta. Maka ruang terbuka hijau Jakarta menjadi makin besar. Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini apa, peruntukannya dialihkan,” katanya.

Menurut Pramono, kebutuhan ruang terbuka hijau menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan Ibu Kota. Karena itu, kawasan yang telah berfungsi sebagai hutan kota tidak semestinya dialihkan untuk pembangunan yang dapat mengubah peruntukannya.

Pemprov DKI Siapkan Dua Lokasi Alternatif

Meski menolak penggunaan Hutan Kota UI, Pramono menegaskan Pemprov DKI tetap mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program pemerintah pusat.

Sebagai alternatif, Pemprov DKI telah menawarkan dua lokasi lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Kedua lokasi berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, termasuk kawasan Cakung.

“Kami menyiapkan dua tempat satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung, ini 2,2, ini kurang lebih 7,2 hektare lah. Jadi, itu yang menjadi kewenangan DKI ya,” ujar Pramono.

Dengan alternatif tersebut, Pramono berharap pembangunan Sekolah Rakyat tetap dapat berjalan tanpa harus mengubah fungsi kawasan hijau di lingkungan UI.

Sebelumnya, Pramono juga menyampaikan bahwa dua lokasi tersebut disiapkan menyusul adanya penambahan kuota Sekolah Rakyat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Pemprov DKI ingin memastikan kebutuhan lahan untuk program tersebut dapat dipenuhi melalui aset pemerintah daerah.

Pramono menegaskan dukungan terhadap program pemerintah pusat tetap diberikan, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kesesuaian peruntukan lahan dan kepentingan lingkungan Jakarta.

Awalnya, Gus Ipul Sebut UI Siapkan Lahan 8 Hektare

Polemik penggunaan lahan di kawasan UI bermula dari pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul setelah bertemu Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa UI telah bersedia menyediakan lahan sekitar delapan hektare di sisi wilayah DKI Jakarta untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, kawasan Hutan Kota UI secara keseluruhan memiliki luas lebih dari 100 hektare. Dari kawasan tersebut, sekitar delapan hektare disebut akan disiapkan untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat.

Gus Ipul mengatakan rencana tersebut masih membutuhkan koordinasi administratif dan penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Rektor UI.

“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.

Setelah proses administrasi, pemerintah berencana meninjau langsung lokasi yang diusulkan sebelum melanjutkan tahapan kerja sama.

“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” tutur Gus Ipul.

UI Tegaskan Sekolah Rakyat Bukan Dibangun di Dalam Hutan Kota

Menanggapi perhatian publik terhadap rencana tersebut, Universitas Indonesia memberikan klarifikasi. UI menegaskan lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat bukan bagian dari kawasan Hutan Kota UI, melainkan berada di area kampus sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, mengatakan komitmen kampus untuk menjaga kelestarian hutan kota tidak berubah meskipun terdapat rencana pembangunan fasilitas pendidikan.

“Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” ujar Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

UI juga menjelaskan bahwa tanah yang dikelola kampus merupakan tanah milik negara. Karena itu, apabila lahan tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas, UI mendukung pemanfaatannya sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Prosesnya harus melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian peruntukan lahan.

UI memastikan kawasan hutan kota tetap dipreservasi dan dijaga kelestariannya, baik yang berada di sisi Jakarta maupun Depok.

Gus Ipul Pastikan Tidak Bangun Sekolah di Kawasan Hutan Kota

Pada Rabu (18/11/2026), Gus Ipul kembali memberikan penjelasan mengenai polemik tersebut. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membangun Sekolah Rakyat di dalam kawasan hutan kota dan tidak ingin melanggar ketentuan yang berlaku.

“Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Kemensos sebelumnya meminta UI mencarikan lahan sekitar delapan hektare untuk menampung lebih dari 3.000 siswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

UI sempat menawarkan sejumlah alternatif lokasi, termasuk kawasan Rawamangun dan Cawang. Namun, masing-masing lokasi tersebut hanya memiliki luas sekitar 1,5 hektare sehingga dinilai belum memenuhi kebutuhan pembangunan sekolah.

Pilihan kemudian mengarah pada lahan di kawasan kampus utama UI yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta dan berbatasan langsung dengan Hutan Kota UI. Kedekatan lokasi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan alih fungsi ruang terbuka hijau.

Gus Ipul menegaskan hingga saat ini belum ada penetapan final mengenai lokasi pembangunan. Pemerintah masih harus melakukan pemeriksaan lapangan dan verifikasi administrasi bersama UI serta Pemprov DKI Jakarta.

Ia juga menyebut pembangunan harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), ketentuan kawasan rawan bencana, dan kesesuaian tata ruang. Pemenuhan persyaratan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun.

“Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota. Saya juga menolak. UI juga menolak. Nanti kita luruskan bersama,” ujarnya.

Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta masih berada dalam tahap pembahasan dan verifikasi lahan. Pemerintah perlu memastikan lokasi yang dipilih memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus tidak melanggar ketentuan tata ruang dan perlindungan kawasan hijau.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.