Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Daerah

Semua Foto Gibran Dicopot di Seluruh Kantor Pemerintahan DKI Jakarta

×

Semua Foto Gibran Dicopot di Seluruh Kantor Pemerintahan DKI Jakarta

Sebarkan artikel ini
Foto Gibran Dicopot
Tak ada lagi foto Gibran Rakabuming Raka sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto di DKI Jakarta.

KOMA.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI secara serentak di seluruh institusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari kantor kelurahan, kecamatan, hingga Balai Kota dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Kebijakan tersebut mulai dilaksanakan pada Senin (16/11/2026), setelah Pramono mengaku berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat terkait status foto Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan pemerintahan daerah.

Silakan gulirkan ke bawah

“Mulai hari ini foto-foto yang ada di Jakarta di seluruh institusi ; baik itu tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, kantor-kantor OPD, dan juga Balai Kota, akan dilakukan secara serentak untuk menurunkan foto wakil presiden yang sudah mengundurkan diri,” ujar Pramono kepada wartawan di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Pramono menjelaskan, konsultasi dengan pemerintah pusat dilakukan untuk menghindari polemik maupun kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan tersebut. Ia menyebut Pemprov DKI telah memperoleh persetujuan untuk menurunkan foto Gibran menyusul pengajuan surat pengunduran diri yang kini diproses di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Karena saya adalah orang yang tidak mau ada polemik terhadap hal ini. Secara resmi memang surat pengunduran diri (Gibran Rakabuming) itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri,” kata Pramono.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas perkembangan resmi terkait pengunduran diri Gibran. Sementara itu, proses penentuan sosok pengganti Wakil Presiden masih berada dalam tahapan yang melibatkan MPR dan pemerintah pusat bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Dan sekarang dalam proses untuk menunjuk pengganti atau siapapun yang nanti akan diputuskan oleh MPR bersama dengan pemerintah pusat bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Pramono menyatakan penurunan foto dilakukan di seluruh lingkungan institusi Pemprov DKI, bukan hanya di Balai Kota. Dengan demikian, kantor-kantor pemerintahan di tingkat wilayah hingga perangkat daerah akan menyesuaikan pemasangan foto pejabat negara tersebut.

Pengunduran Diri Gibran dan Proses Pengisian Jabatan Wapres

Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Dalam surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan itu diambil dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Muzani juga menyampaikan bahwa Gibran tidak menjelaskan alasan spesifik pengunduran dirinya ketika bertemu pimpinan MPR. Surat tersebut, menurut keterangan Gibran, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Setelah menerima surat tersebut, MPR mulai menindaklanjuti proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

MPR menyatakan memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut. Sementara Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Dengan demikian, penurunan foto Gibran di lingkungan Pemprov DKI merupakan tindak lanjut administratif yang dilakukan setelah adanya pengajuan pengunduran diri dan konsultasi dengan pemerintah pusat. Adapun proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.