Koma.id – Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo menyatakan keputusan tersebut diterima dengan berat hati, mengingat Gibran masih berusia muda dan memiliki perjalanan politik yang panjang ke depan.
Pernyataan Presiden Prabowo itu disampaikan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp18.239 per Dolar AS, Pasar Cermati Dinamika Politik Domestik
Dalam responsnya, Presiden Prabowo menilai Gibran masih memiliki masa depan panjang. Namun, keputusan pengunduran diri tersebut pada akhirnya ditempuh dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat.
Kapolri Suyudi Ungkap Dugaan Target Penyadapan, Mulai Presiden, Gubernur hingga Internal Polri
Sikap Presiden Prabowo tersebut menjadi bagian dari perkembangan politik setelah Gibran menyampaikan keinginan mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Gibran Sampaikan Pengunduran Diri kepada Presiden Prabowo dan MPR RI
Yusril: Pengunduran Diri Gibran Bukan Permohonan, MPR Cukup Nyatakan Kekosongan Jabatan Wapres
Sebelum menyerahkan surat kepada MPR, Gibran telah menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Preaiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan keinginan mundur untuk menghadapi dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo.
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.
Di sisi lain, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dua hari setelah pertemuan tersebut, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Muzani juga menyampaikan bahwa surat yang sama telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo.
MPR Segera Proses Pengunduran Diri
Setelah menerima surat tersebut, MPR menyatakan akan segera menindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
Muzani mengatakan pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas pengunduran diri Gibran. Agenda kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD.
Gibran, kata Muzani, meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” ujar Muzani.
Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti.
Sementara itu, Presiden Prabowo nantinya harus mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih sesuai mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Latar Belakang
Keputusan Gibran mundur berlangsung setelah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali mencuat.
Persoalan tersebut berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, Gibran juga menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pencalonannya. Putusan MK dan MA kemudian memicu perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan serta desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Situasi politik semakin berkembang setelah sekitar 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran.
Di tengah dinamika tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan penerimaan atas keputusan pengunduran diri Gibran. Presiden juga menilai mantan wakilnya itu masih memiliki masa depan panjang, sementara proses selanjutnya kini berada dalam mekanisme konstitusional melalui MPR.
