Koma.id | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa surat pengangkatan diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia bersifat sepihak dan bukan merupakan permohonan. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak memiliki kapasitas untuk menyetujui atau menolak keputusan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Yusril menyampaikan surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp18.239 per Dolar AS, Pasar Cermati Dinamika Politik Domestik
Menurut Yusril, langkah konstitusional yang perlu dilakukan MPR bukanlah memberikan persetujuan, melainkan kepatuhan terhadap konsekuensi hukum dari pernyataan berhenti tersebut dengan menyatakan tidak adanya pengecualian jabatan wakil presiden.
Kapolri Suyudi Ungkap Dugaan Target Penyadapan, Mulai Presiden, Gubernur hingga Internal Polri
“Oleh karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, ” ujar Yusril di Jakarta, Kamis (12/11).
Yusrilpabar,berdasarkan isi surat yang ditandatangani oleh Gibran,pada paragraf pertama secara eksplisit pernyataan tertulis bahwa yang bersangkutan menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Selain itu,dalam paragraf berikutnya,Gibran secara khusus meminta MPR untuk mendengarkan pernyataan penghentiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan-peraturan yang berlaku.
“Permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menyetujui konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri,bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya, ” jelas mantan Mensesneg tersebut.
Dengan adanya pernyataan berhenti tersebut,Yusril menyatakan bahwa MPR perlu segera menyetujuinya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam konstitusi,Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta ketentuan peraturan-undangan terkait.
Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden,MPR selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“Dengan demikian, Presiden berhak mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari, ” pungkas Yusril, sembari menekan pentingnya seluruh proses pergantian jabatan kenegaraan agar tetap berlandaskan prinsip negara hukum.setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden,
