KOMA.ID, JAKARTA – Kapolri Suyudi Ario Seto mengajak Komisi III DPR RI terus memperkuat sinergi dan pengawasan terhadap institusi Polri guna memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip akuntabilitas.
Ajakan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suyudi mengatakan, rapat kerja bersama DPR bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap institusi kepolisian.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi III yang telah memberikan kesempatan kepada Polri untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan penanganan sejumlah persoalan.
“Kami memandang rapat kerja ini sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI sekaligus sarana memperkuat akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” kata Suyudi.
Menurutnya, pengawasan DPR merupakan elemen penting untuk memastikan kewenangan yang diberikan negara kepada Polri tetap dijalankan sesuai ketentuan hukum.
Ia bahkan menegaskan bahwa pengawasan tidak seharusnya dipandang sebagai penghambat pelaksanaan tugas kepolisian.
“Bagi kami pengawasan bukanlah penghalang bagi kewenangan, melainkan penjaga agar kewenangan tetap berjalan di jalan yang benar,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Suyudi juga memaparkan perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik yang menyeret empat tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS.
Ia menyatakan bahwa Polri berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan akuntabel, tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang diperiksa.
Suyudi menilai sinergi antara Polri dan DPR diperlukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kepolisian semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap hubungan kelembagaan tersebut terus terjaga demi menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.
“Semoga sinergi ini terus memperkuat langkah kita dalam menghadirkan penegakan hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
