KOMA.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dr. Gamal Albinsaid, secara terbuka menyatakan menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Gamal dengan menyebut kapasitasnya sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V atau Malang Raya dengan nomor anggota A-474, Rabu (11/11/2026).
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama keadilan, saya dokter Gamal anggota DPR RI fraksi PKS dapil Jatim V Malang Raya nomor anggota A 474 menggunakan hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden,” demikian pernyataan Gamal.
Gibran Disebut Ingin Mundur, Arifki Chaniago: Kursi RI-2 Jadi Rebutan Kepentingan Politik
Legislator yang bertugas di Komisi IX DPR RI itu menegaskan, langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh keputusan lembaga negara dan ketentuan konstitusi dijalankan sebagaimana mestinya.
“Untuk memastikan setiap keputusan lembaga negara, setiap aturan konstitusi, dan setiap aspirasi masyarakat dihormati di tanah air Indonesia,” tegasnya.
Pernyataan Gamal menambah eskalasi dinamika politik di parlemen menyusul menguatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dorongan tersebut kini telah mendapatkan dukungan dari 120 anggota DPR RI yang berasal dari delapan fraksi. Mereka telah menandatangani usulan penggunaan HMP terhadap Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Adapun rincian dukungan berasal dari Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN satu anggota.
Saan menyebut usulan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan. Berdasarkan agenda DPR, pengumuman usulan penggunaan hak anggota itu dijadwalkan masuk dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Mekanisme Konstitusional Pemakzulan
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyampaikan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Namun, penggunaan hak tersebut tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden langsung kehilangan jabatannya. Terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat ditetapkan.
Apabila DPR menyetujui pendapat bahwa Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, DPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
Proses pengajuan kepada MK juga memiliki persyaratan dukungan politik. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, permintaan tersebut harus diajukan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Selanjutnya, MK akan memeriksa dan memutus pendapat DPR. Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, proses dapat diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diputuskan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, pernyataan Gamal maupun penandatanganan usulan HMP oleh 120 anggota DPR masih merupakan bagian dari proses politik dan kelembagaan. Langkah tersebut belum menjadi keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran Sebelumnya Mengaku Hormati Kritik
Di tengah menguatnya dorongan politik di parlemen, Gibran sebelumnya telah menyampaikan sikapnya terkait polemik yang berkembang. Saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026), ia menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat.
Gibran juga berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.
Pada kesempatan itu, Gibran mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan dalam menghadapi persoalan yang sedang berkembang.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” katanya.
Salah satu masukan Presiden, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap menempuh jalur hukum dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari yang sama mengungkapkan bahwa dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Prabowo, Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah masukan, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Perkembangan tersebut membuat polemik posisi Gibran kini berlangsung melalui dua jalur sekaligus, yakni upaya pembuktian melalui proses hukum dan dorongan politik konstitusional di DPR.
Meski demikian, baik pernyataan niat pengunduran diri maupun pengajuan usulan Hak Menyatakan Pendapat belum secara otomatis mengakhiri masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
