Koma.id – Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie menemui Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membahas tindak lanjut rekomendasi reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (7/11/2026) malam. Jimly mengatakan, pertemuan itu dilakukan untuk memastikan rekomendasi yang telah dihimpun KPRP sebagai aspirasi masyarakat tidak diabaikan dalam proses pembenahan institusi kepolisian.
Menurut Jimly, sebagian besar rekomendasi KPRP telah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Kapolri yang baru diharapkan dapat menjalankan rekomendasi tersebut sebagai bagian dari agenda reformasi Polri.
“Ada beberapa yang diabaikan undang-undang, oleh DPR tempo hari. Tapi sebagian besar lainnya itu disetujui oleh Presiden sehingga oleh Kapolri baru tinggal dijalankan,” kata Jimly, dikutip Senin (9/11/2026).
Jimly menilai, momentum penegakan hukum yang dilakukan Kapolri Suyudi perlu mendapatkan dukungan. Namun, dukungan tersebut juga harus diikuti dengan pemberian ruang bagi Kapolri untuk melakukan pembenahan internal di tubuh kepolisian.
Menurutnya, reformasi Polri tidak hanya bertujuan memperbaiki institusi kepolisian, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.
“Di samping itu diharapkan putusan pengadilan, Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti oleh DPR sebagaimana mestinya,” ujar Jimly.
Enam Rekomendasi Reformasi Polri
Jimly menjelaskan, KPRP sebelumnya telah menyerahkan laporan lengkap hasil kajian reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026.
Laporan tersebut terdiri atas 10 buku dengan ketebalan sekitar 3.000 halaman. Dari hasil kajian dan penyerapan aspirasi masyarakat, KPRP merangkum rekomendasi reformasi Polri ke dalam enam poin utama.
Pertama, mempertahankan kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. KPRP tidak mengusulkan pembentukan kementerian baru yang secara khusus menaungi institusi kepolisian.
Dengan demikian, struktur kelembagaan Polri tetap berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.
Kedua, memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). KPRP mengusulkan agar Kompolnas ditransformasikan menjadi lembaga pengawas eksternal yang independen dengan kewenangan lebih luas.
Dalam rekomendasi tersebut, keanggotaan Kompolnas tidak lagi bersifat ex-officio. Lembaga itu juga diusulkan memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi dan keputusan yang mengikat atau dapat dieksekusi pada tingkat tertentu.
Pengawasan tersebut mencakup tata kelola pembinaan, operasional kepolisian, hingga investigasi pelanggaran kode etik profesi Polri.
Ketiga, mempertahankan mekanisme pengangkatan Kapolri dengan melibatkan persetujuan DPR. Namun, proses tersebut perlu disertai penataan jalur karier yang lebih transparan dan jelas.
Penataan karier dinilai penting untuk memastikan proses regenerasi kepemimpinan kepolisian berjalan berdasarkan sistem yang terukur.
Keempat, membatasi penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.
KPRP mengusulkan agar penugasan anggota Polri di luar institusi diatur lebih tegas dan limitatif melalui sejumlah regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga instruksi presiden.
Kelima, memperbaiki aspek kelembagaan dan manajerial kepolisian melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Pembenahan tersebut meliputi peningkatan profesionalisme anggota, penguatan fungsi reserse kriminal, perbaikan manajemen organisasi, serta digitalisasi pelayanan publik.
Keenam, melakukan revisi regulasi kepolisian secara bertahap hingga 2029.
KPRP mendorong revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta penyesuaian sejumlah aturan turunannya. Regulasi yang menjadi perhatian mencakup sekitar delapan Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap).
Jimly Soroti Penegakan Hukum Kasus Penyadapan
Selain membahas reformasi kelembagaan, Jimly juga memberikan perhatian terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan Kapolri Suyudi, termasuk pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Jimly mendukung langkah kepolisian untuk mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Menurutnya, motif di balik dugaan penyadapan harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Ia bahkan menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden berpotensi berkaitan dengan unsur makar apabila ditemukan bukti dan memenuhi unsur tindak pidana tersebut.
“Forum pengadilan ini kan akan terungkap, motifnya apa, apa betul mau membunuh presiden, atau mau membuat presiden lumpuh, tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan atau misalnya untuk berkhianat untuk kepentingan negara, nah semua itu bisa masuk unsur makar,” kata Jimly.
Meski demikian, Jimly mengingatkan bahwa dugaan tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai makar. Pembuktian harus dilakukan melalui proses hukum di pengadilan.
Ia juga menyebut ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun KUHP mengatur ancaman pidana terhadap tindakan penyadapan ilegal.
Menurut Jimly, proses hukum harus berjalan untuk mengungkap motif, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya kepentingan lain di balik perkara tersebut.
Pertemuan Jimly dengan Kapolri Suyudi menjadi salah satu upaya mendorong agar rekomendasi KPRP tidak berhenti sebagai dokumen kajian, melainkan ditindaklanjuti melalui pembenahan kelembagaan, penguatan pengawasan, dan perubahan regulasi kepolisian secara bertahap hingga 2029.
