KOMA.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kemungkinan politisasi kasus dugaan penyadapan ilegal, terutama menjelang Pemilu 2029.
Menurut Suparman, pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaku. Publik juga perlu mengawasi kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan perkara tersebut untuk membangun citra politik maupun kepentingan kekuasaan.
Ia menilai penyadapan ilegal merupakan kejahatan yang melanggar hak privasi, mengancam kebebasan, serta mencederai jaminan konstitusional atas perlindungan diri dan rasa aman.
Namun, kecaman terhadap penyadapan tidak boleh membuat masyarakat kehilangan sikap kritis terhadap narasi yang dibangun di sekitar perkara tersebut.
Suparman yang juga guru besar ilmu hukum HAM di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini pun mengingatkan bahwa narasi Presiden sebagai korban dapat dimanfaatkan untuk membangun empati dan memperbaiki popularitas. Sementara itu, penampilan Polri sebagai pihak yang menyelamatkan Presiden juga berpotensi digunakan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Kemungkinan tersebut, menurutnya, harus tetap diperiksa tanpa buru-buru menyimpulkannya sebagai fakta.
“Empati kepada korban tidak boleh berubah menjadi cek kosong bagi kekuasaan. Kepercayaan kepada Polri harus tumbuh dari integritas, keterbukaan, dan keberanian menindak pelanggaran, termasuk di dalam tubuhnya sendiri,” demikian pernyataan Suparman.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap kemungkinan munculnya kembali fenomena “parcok” atau partai cokelat dengan pola baru.
Suparman menyebut keberpihakan politik dapat bekerja melalui penggunaan informasi, penegakan hukum selektif, hingga tekanan terhadap pihak-pihak yang berseberangan.
Menurutnya, kewaspadaan tersebut penting dijaga menjelang Pemilu 2029 agar institusi kepolisian tidak dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan politik tertentu.
Di sisi lain, Suparman menegaskan bahwa dugaan penyadapan harus tetap diusut melalui proses hukum yang transparan dan dapat diuji. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang melakukan penyadapan, siapa yang memerintahkan, apa kepentingannya, serta bagaimana pertanggungjawaban hukumnya.
“Penyadapan ilegal wajib diusut. Pemanfaatan politik atas pengusutannya pun wajib diawasi. Publik berhak menuntut keduanya sekaligus,” tegasnya.
