KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (DPP APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., melantik 125 pengurus periode 2026–2031 di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ali Mahsun menegaskan bahwa kepengurusan baru yang diberi nama Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia itu akan menjadi garda depan dalam mendukung program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, di tengah agenda konsolidasi organisasi dan penguatan ekonomi rakyat, Ali juga melontarkan pernyataan keras terkait dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo. Ia mendesak pihak yang berada di balik dugaan tindakan tersebut diusut tuntas dan dijatuhi hukuman berat.
“Untuk itu, dalang makar penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto harus diusut tuntas dan dihukum mati. Kenapa? Karena menjadi biang kerok ekonomi rakyat dan ekonomi nasional bergerak stagnan, tidak stabil, bahkan hampir terpuruk. Lebih dari itu, telah mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia,” ujar Ali.
Menurut Ali, stabilitas nasional merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima. Kondisi keamanan dan politik yang tidak stabil dinilai dapat berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat kecil.
Ia mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, sektor UKM dan PKL menghadapi pasang surut kondisi ekonomi. Omzet dan pendapatan pedagang disebut mengalami penurunan di sejumlah kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat.
Karena itu, Ali menilai pengungkapan dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas pemerintahan dan kepentingan ekonomi nasional.
Dukung Lima Program Unggulan Prabowo
Dalam arahannya kepada jajaran pengurus, Ali Mahsun menyebut Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia memiliki tiga agenda utama. Pertama, mengawal dan menyukseskan lima program unggulan Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, dan Rumah Rakyat.
“Dewan Pengurus DPP APKLI MP ini saya beri nama Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia dan menjadi garda depan menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena APKLI MP ke depan, pertama, menjadi garda depan menyukseskan lima program unggulan Presiden Prabowo, yaitu MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah dan Rumah Rakyat yang merupakan penjelmaan revolusi ekonomi rakyat Indonesia. Perwujudan revolusi sandang, papan, dan pangan rakyat,” ujarnya.
Agenda kedua, kata Ali, adalah memperkuat pendampingan terhadap UKM dan PKL agar mampu menghadapi perubahan tatanan ekonomi global, regional, nasional, hingga lokal.
Sementara agenda ketiga adalah mendorong kesiapan Indonesia menghadapi puncak bonus demografi 2030. Ia menilai target tersebut membutuhkan penguatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha kecil, mikro, serta pedagang kaki lima.
“Untuk itu, tata kelola organisasi harus berbasis base time management and strategy serta super accelerated learning by doing. Atau, dengan kata lain, generasi milenial dan Gen Z wajib berlari supercepat,” tegasnya.
Ali juga menegaskan komitmen APKLI MP untuk mendukung Presiden Prabowo dalam memberantas pihak-pihak yang disebutnya sebagai komprador pengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia.
“Semestinya, kekayaan sumber daya alam menjadi jaminan agar rakyat dan bangsa ini hidup sejahtera secara berkeadilan,” imbuh dokter ahli kekebalan tubuh lulusan Universitas Brawijaya Malang dan FKUI Jakarta tersebut.
Salurkan Beasiswa dan Bantuan Modal Usaha
Selain agenda pelantikan dan rapat kerja, APKLI MP turut menyalurkan bantuan sosial melalui program bertajuk “Sedekah Keselamatan Nusantara Indonesia”.
Ali menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap anggota dan masyarakat, khususnya keluarga pelaku UKM dan PKL serta kelompok yang membutuhkan bantuan.
Bantuan pendidikan diberikan kepada anak-anak UKM dan PKL Indonesia dengan rincian Rp500 ribu untuk siswa sekolah dasar (SD), Rp600 ribu untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP), dan Rp750 ribu untuk siswa sekolah menengah atas (SMA).
Organisasi tersebut juga menyalurkan bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp1 juta kepada PKL kopi keliling dan pedagang asongan. Selain itu, santunan sebesar Rp250 ribu per anak diberikan kepada yatim piatu.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya APKLI MP memperluas kepedulian sosial sekaligus memberikan dukungan langsung kepada pelaku ekonomi informal yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.
Raker Susun Program Kerja 2026–2031
Setelah pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja DPP APKLI MP periode 2026–2031. Agenda tersebut difokuskan pada pemaparan program masing-masing bidang, sinkronisasi lintas sektor, serta perumusan dan penetapan hasil kerja organisasi.
Ali menjelaskan, hasil rapat kerja tingkat pusat selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI MP yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 di Jakarta.
“Hasil Raker DPP APKLI MP 2026–2031 akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI MP tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2026 di Jakarta. Keputusan Rakernas menjadi acuan pokok program kerja organisasi APKLI MP, mulai dari tingkat nasional hingga pimpinan organisasi di akar rumput,” pungkas mantan Pembantu Rektor Undar Jombang, Jawa Timur tersebut.
