Koma.id, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyampaikan rasa hormat atas langkah kepolisian yang mengusut perkara tersebut.
Menurut Anwar, dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum, tidak terpuji, dan tidak beretika. Ia menilai masyarakat patut memberikan apresiasi kepada Kapolri Suyudi karena telah mengungkap persoalan yang melibatkan institusi kepolisian.
782 Anak Terpapar Radikalisme, DPRD Lampung Gandeng Ken Setiawan Perkuat Benteng Pancasila
“Masyarakat harus memberi apresiasi kepada Jenderal Suyudi Kapolri yang baru karena telah berhasil membongkar praktik melanggar hukum, yang tidak terpuji dan tidak beretika yang dilakukan oleh Kapolri sebelumnya dan kawan-kawannya,” kata Anwar Abbas, Jumat (6/11/2026).
Anwar menyebut perkara tersebut menjadi persoalan serius bagi institusi kepolisian. Namun, ia menilai pengungkapan kasus oleh Kapolri yang baru menunjukkan bahwa proses penegakan hukum juga harus berjalan di lingkungan internal kepolisian.
Ia pun menyampaikan rasa hormat atas keberanian Kapolri Suyudi dalam menangani perkara tersebut. Menurutnya, langkah itu memiliki risiko besar, tetapi tetap perlu dilakukan demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang taat hukum.
“Apa yang dilakukan oleh Kapolri yang baru ini jelas memiliki risiko yang besar, tapi untuk terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, Suyudi tampaknya tidak gentar menghadapi hal tersebut,” ujarnya.
Anwar berharap pengungkapan kasus ini menjadi momentum bagi Polri untuk semakin menjunjung tinggi hukum, etika, dan peradaban dalam menjalankan tugas. Ia juga berharap kesalahan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Lebih lanjut, Anwar meminta pemerintah menangani polemik tersebut secara cepat dan tepat agar tidak berkembang menjadi persoalan yang berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik masyarakat.
Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan politik perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenangan publik.
“Jika ada masalah, jangan biarkan masalah tersebut berseliweran dan mengganggu ketenangan hidup masyarakat, apalagi kalau masalah tersebut terkait dengan politik karena percikan apinya akan bisa menyambar ke mana-mana,” tutur Anwar.
Ia berharap proses hukum atas dugaan penyadapan ilegal tersebut berjalan secara transparan dan tuntas, sekaligus menjadi dorongan bagi peningkatan profesionalitas serta akuntabilitas institusi kepolisian.
