KOMA.ID, JAKARTA – Direktur eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago memberikan pandangannya terkait dengan polemik putusan Mahkamah Agung (MA) soal adanya surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, putusan tersebut kini mulai berkembang menjadi dinamika politik antar-elite.
Saling respons antara Partai Demokrat dan PSI, hingga munculnya nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memperlihatkan bahwa persoalan ini juga bersinggungan dengan kepentingan politik menuju Pilpres 2029.
Arifki menilai putusan MA tersebut berpotensi menjadi momentum bagi sejumlah partai untuk membangun narasi dan memperkuat posisi politik masing-masing. Terlebih, konfigurasi politik menuju 2029 mulai menjadi perhatian partai-partai yang saat ini berada dalam pemerintahan.
“Menurut saya, ini menarik karena persoalannya tidak berhenti pada Gibran dan Demokrat. Ada kepentingan politik yang lebih luas. Setiap partai tentu mulai menghitung posisi, figur, dan peluangnya menuju 2029. Putusan MA ini bisa menjadi salah satu isu yang dimanfaatkan dalam dinamika tersebut,” ujar Arifki di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut Arifki, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana partai-partai membaca posisi Gibran dalam peta politik jangka panjang. Dengan usia yang relatif muda dan jabatan Wakil Presiden saat ini, Gibran merupakan salah satu figur yang memiliki prospek perjalanan politik panjang. Kondisi ini tentu menjadi bagian dari perhitungan politik berbagai kekuatan.
“Kalau bicara 2029, Gibran tentu menjadi salah satu figur yang harus diperhitungkan. Tetapi dalam politik, setiap figur juga memiliki kompetisi dan kepentingan yang berhadapan dengan figur lain. Karena itu, respons partai terhadap polemik ini perlu dilihat dalam konteks kepentingan politik masing-masing,” katanya.
Arifki menambahkan, apabila polemik tersebut berkembang hingga memunculkan wacana perubahan posisi Wakil Presiden, maka ruang perhitungan politik akan semakin luas. Bukan hanya Demokrat dan PSI, tetapi juga partai-partai lain yang memiliki figur dan kepentingan dalam pemerintahan.
“Kalau sampai muncul perubahan dalam komposisi kepemimpinan nasional, tentu banyak partai akan ikut menghitung peluang. Ada AHY dari Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, Cak Imin dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, termasuk figur-figur dari Golkar. Mereka memiliki basis dan kepentingan politik masing-masing,” ungkapnya.
Menurut Arifki, situasi tersebut memperlihatkan bahwa posisi Wakil Presiden memiliki nilai strategis dalam menjaga keseimbangan kekuatan politik. Karena itu, kemungkinan perubahan pada posisi tersebut bisa memunculkan pembicaraan yang lebih luas mengenai representasi partai dan pembagian pengaruh dalam pemerintahan.
“Jadi, jangan hanya membaca ini sebagai persoalan siapa mendukung Gibran dan siapa yang mengkritik. Pertanyaan politik yang lebih besar adalah bagaimana konfigurasi kekuasaan akan dibentuk menjelang 2029 dan figur mana saja yang akan mendapatkan ruang dalam konfigurasi tersebut,” jelasnya.
Ia juga menilai setiap partai memiliki kepentingan untuk memastikan figur dan agenda politiknya tetap relevan dalam kontestasi mendatang. Dalam situasi seperti ini, perbedaan respons antara Demokrat dan PSI bisa menjadi gambaran bahwa kepentingan partai di dalam pemerintahan tidak selalu sama.
“Partai-partai bisa bekerja sama dalam pemerintahan, tetapi tetap memiliki agenda politik sendiri untuk pemilu berikutnya. Itu hal yang wajar. Yang menarik adalah bagaimana mereka menjaga kepentingan politik masing-masing tanpa mengganggu hubungan koalisi yang sedang berjalan,” ujarnya.
Arifki menegaskan, polemik ini belum bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesepakatan atau skenario pergantian Wakil Presiden. Namun, perkembangan respons antarelite menunjukkan bahwa isu tersebut sudah masuk dalam ruang kalkulasi politik yang lebih luas.
“Pada akhirnya, politik tidak hanya berbicara tentang siapa yang sedang menjabat hari ini, tetapi juga siapa yang sedang mempersiapkan posisi untuk masa depan. Gibran, AHY, Puan, Cak Imin, Zulhas, maupun figur dari Golkar berada dalam dinamika politik yang sama. Bagaimana masing-masing membangun posisi itulah yang menarik untuk kita cermati menuju 2029,” tutup Arifki.
