Koma.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan massal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan itu disampaikan menyusul dugaan keracunan di Kota Cirebon, Jawa Barat, yang dilaporkan berdampak pada 270 orang.
Charles mengaku prihatin sekaligus marah karena kasus dugaan keracunan dalam program MBG terus berulang. Ia mempertanyakan langkah evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kejadian serupa kembali menimpa anak-anak penerima manfaat.
“Saya sangat prihatin sekaligus marah melihat kasus dugaan keracunan MBG terus berulang. Kali ini di Cirebon, jumlah korban dilaporkan mencapai 270 orang. Sampai kapan anak-anak kita harus menjadi korban sebelum pemerintah benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini?” kata Charles, Kamis (22/10/2026).
Dua Tahun Pimpin Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Kinerja Pemerintahannya Hasilkan Kerja Nyata
Menurut Charles, keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya berfokus mengejar target jumlah penerima tanpa memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan.
“Jangan sampai ambisi mengejar target penyaluran MBG justru mengabaikan standar keamanan pangan,” tegasnya.
SPPG Bermasalah Harus Ditutup Permanen
Charles menilai penghentian operasional sementara tidak cukup apabila sebuah dapur MBG terbukti lalai hingga membahayakan kesehatan penerima manfaat. Ia meminta adanya konsekuensi tegas agar pengelola SPPG lebih bertanggung jawab dalam menyiapkan dan mendistribusikan makanan.
“Dapur MBG yang terbukti menyebabkan keracunan harus ditutup secara permanen, bukan sekadar dihentikan sementara lalu diizinkan beroperasi kembali. Harus ada konsekuensi nyata ketika kelalaian dalam penyediaan makanan membahayakan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Ia menegaskan, sanksi penutupan permanen harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian bahwa SPPG terkait memang menyebabkan keracunan. Dengan demikian, penindakan tidak hanya menjadi respons atas kejadian, tetapi juga menjadi upaya mencegah pelanggaran serupa.
Charles juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari pemilihan mitra penyedia makanan, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, pengawasan keamanan pangan perlu diperketat agar setiap dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan kualitas makanan.
Sebanyak 270 Orang Dilaporkan Terdampak
Dugaan keracunan MBG di Kota Cirebon dilaporkan berdampak pada 270 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cirebon hingga Rabu (21/10/2026), korban terdiri atas 231 anak-anak dan 39 orang dewasa.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria, menyebut para korban mendapatkan penanganan medis di delapan rumah sakit di wilayah tersebut, termasuk RS Siloam Putera Bahagia, RS Ciremai, dan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati.
Sebelumnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang memasok makanan untuk sejumlah sekolah di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, telah dihentikan sementara operasionalnya atau disuspensi. Penghentian dilakukan setelah muncul laporan dugaan keracunan pada penerima manfaat MBG.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Cirebon, Yulian Septa Pratama, mengatakan penghentian operasional tersebut berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan.
Komisi IX Dorong Evaluasi Program MBG
Selain meminta penutupan permanen bagi SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan, Charles mendorong pemerintah mempertimbangkan pelaksanaan MBG berbasis sekolah.
Ia mengingatkan bahwa tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan pemenuhan gizi anak, sehingga aspek keamanan makanan tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengejar jumlah penerima manfaat, sementara persoalan mendasar terkait keamanan pangan terus terabaikan. Tujuan MBG adalah memperbaiki gizi anak-anak kita, bukan justru membuat mereka masuk rumah sakit,” tegas Charles.
Desakan Komisi IX DPR ini menjadi pengingat bahwa evaluasi program MBG perlu mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, bukan hanya penanganan setelah muncul kasus keracunan.
Pemerintah diharapkan memastikan setiap SPPG menjalankan standar keamanan pangan secara konsisten, sementara hasil pemeriksaan kasus Cirebon menjadi dasar untuk menentukan langkah penindakan dan perbaikan sistem pengawasan berikutnya.
