Koma.id – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyebut tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,07% pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang. Jumlah penduduk miskin disebut berkurang 920.000 orang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadhana dalam rangka pencapaian kinerja 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Keberhasilan Prabowo-Gibran Jalankan Transisi Pemerintahan, Efisiensi Anggaran Hemat Rp306 Triliun
“Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Kurnia, Minggu (18/10/2026), dikutip dari Antara.
Selain penurunan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem juga menunjukkan tren penurunan. Pada periode 2021–2025, tingkat kemiskinan turun dari 10,14% menjadi 8,47%, sedangkan kemiskinan ekstrem berkurang dari 2,14% menjadi 0,85%.
Pada periode yang sama, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio Gini membaik dari 0,384 menjadi 0,375.
Presiden Prabowo Bangun Lima Bendungan dan Terapkan B50, Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi
Pemerintah juga mengembangkan perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus memperkuat upaya keluarga agar dapat keluar dari kemiskinan.
Selain itu, pemerintah menjalankan kebijakan untuk menjaga daya beli pekerja melalui bantuan subsidi upah (BSU).
Pada 2025, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta pekerja yang memenuhi persyaratan. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, atau total Rp 600.000 yang dibayarkan sekaligus.
Pemerintah juga memperluas kesempatan kerja melalui program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Program tersebut menargetkan 100.000 peserta pada 2025, kemudian meningkatkan kuota menjadi 150.000 peserta pada 2026.
Evaluasi program magang pada 2025 menunjukkan sekitar 30% peserta ditawari melanjutkan pekerjaan dan diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani magang.
Program tersebut diharapkan membantu meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi, memperkuat kesiapan memasuki dunia industri, dan memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih stabil.
Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga menggunakan indeks modal manusia sebagai salah satu indikator pembangunan pada 2025, dengan target sebesar 0,56. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah memasuki 2 tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2026. Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator yang disampaikan Bakom dalam menggambarkan perkembangan upaya pengentasan kemiskinan pada periode tersebut.
