Koma.id – Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi salah satu langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengelolaan aset negara, mendorong investasi berskala besar, dan mempercepat hilirisasi industri nasional.
Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 di Jakarta. Lembaga ini dibentuk untuk mengoptimalkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengarahkannya menjadi sumber pembiayaan investasi strategis yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Keberhasilan Prabowo-Gibran Jalankan Transisi Pemerintahan, Efisiensi Anggaran Hemat Rp306 Triliun
Kehadiran Danantara menandai upaya pemerintah mengonsolidasikan pengelolaan investasi negara agar lebih terarah. Melalui lembaga ini, pemerintah mendorong pemanfaatan aset BUMN untuk mendukung proyek-proyek produktif, memperkuat industri dalam negeri, dan memperluas kemitraan dengan investor global.
Saat peluncuran, Presiden Prabowo menyampaikan rencana investasi awal sekitar US$20 miliar untuk mendukung lebih dari 20 proyek strategis. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor pengolahan mineral, energi terbarukan, kilang minyak, kecerdasan buatan, dan pangan.
Pemerintah juga memproyeksikan Danantara mengelola aset dengan nilai sekitar US$900 miliar. Angka tersebut menggambarkan skala aset dalam ekosistem pengelolaan Danantara, bukan dana tunai yang seluruhnya tersedia untuk investasi.
Presiden Prabowo Bangun Lima Bendungan dan Terapkan B50, Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi
Danantara Percepat Hilirisasi Industri
Salah satu sasaran utama pembentukan Danantara adalah mempercepat hilirisasi, yakni mengolah sumber daya alam di dalam negeri agar menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Pada 29 April 2026, pemerintah mengumumkan peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi strategis tahap kedua dengan nilai investasi sekitar Rp116 triliun. Proyek-proyek tersebut melibatkan BUMN dan mencakup sejumlah sektor strategis yang diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional.
Hilirisasi menjadi bagian penting dari agenda ekonomi Presiden Prabowo karena Indonesia selama ini memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi peningkatan nilai tambahnya membutuhkan investasi, teknologi, infrastruktur, dan kapasitas industri pengolahan.
Melalui dukungan investasi Danantara, pemerintah berupaya memperbesar kemampuan Indonesia mengolah komoditas di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
Dalam pelaksanaan agenda tersebut, Danantara juga mengembangkan berbagai inisiatif lintas sektor. Pada Maret 2026, lembaga ini menyampaikan bahwa sejumlah inisiatif hilirisasi memiliki potensi nilai investasi sekitar US$26 miliar. Proyek yang memasuki tahap pembangunan antara lain pengolahan alumina dan bauksit, pengembangan bioavtur dan bioetanol, industri ayam terintegrasi, serta pengolahan garam industri.
Nilai US$26 miliar tersebut merupakan potensi investasi berbagai inisiatif, bukan nilai dana yang seluruhnya telah terealisasi.
Tarik Kemitraan Investor Global
Keberhasilan pembentukan Danantara juga terlihat dari upaya memperluas kerja sama investasi internasional. Pada April 2025, Indonesia dan Qatar Investment Authority menyepakati pembentukan dana investasi bersama senilai US$4 miliar, dengan komitmen masing-masing negara sebesar US$2 miliar.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung investasi di berbagai sektor strategis, termasuk hilirisasi, energi terbarukan, kesehatan, dan teknologi.
Dalam laporan satu tahun operasionalnya pada Maret 2026, Danantara menyatakan telah membangun 11 kemitraan strategis global melalui berbagai nota kesepahaman dengan komitmen investasi sekitar Rp346 triliun.
Komitmen tersebut menunjukkan besarnya potensi kerja sama yang dikembangkan Danantara. Namun, nilai komitmen tidak otomatis berarti seluruh dana sudah masuk atau seluruh proyek telah beroperasi.
Pengembangan kemitraan global menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Dengan melibatkan investor internasional, proyek strategis diharapkan memperoleh dukungan modal dan keahlian yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas industri nasional.
Perkuat Tata Kelola Aset BUMN
Pembentukan Danantara juga menjadi instrumen untuk mendorong penataan pengelolaan BUMN. Melalui pengelolaan aset dan investasi yang lebih terintegrasi, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing perusahaan negara.
Danantara menjalankan agenda penataan portofolio BUMN melalui berbagai langkah, termasuk konsolidasi dan restrukturisasi perusahaan sesuai kebutuhan bisnis dan strategi investasi.
Dalam laporan tahun pertamanya, Danantara menyebut telah merumuskan lebih dari 27 kebijakan tata kelola sepanjang 2025. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengelolaan risiko.
Pada 2 Juli 2026, Danantara juga mengumumkan bahwa seluruh BUMN dalam ekosistemnya telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahun buku 2025. Adapun laporan keuangan konsolidasian Danantara saat itu masih menjalani tahapan penyelesaian audit.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin pelaporan dan tata kelola dalam pengelolaan aset negara. Transparansi tetap menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menilai manfaat dan kinerja investasi yang dijalankan.
Danantara Jadi Instrumen Transformasi Ekonomi
Pembentukan Danantara merupakan langkah strategis Presiden Prabowo untuk membangun instrumen investasi negara yang dapat mendukung agenda pembangunan jangka panjang. Melalui konsolidasi aset BUMN, perluasan kemitraan global, dan dukungan terhadap proyek hilirisasi, pemerintah berupaya mengubah kekayaan nasional menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif.
Capaian awal berupa pembentukan lembaga, pengembangan kemitraan investasi, dan dimulainya sejumlah proyek strategis menjadi fondasi bagi pelaksanaan agenda tersebut. Meski demikian, dampak ekonomi Danantara perlu terus diukur melalui realisasi investasi, produktivitas proyek, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Keberhasilan Danantara pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai aset atau komitmen investasi, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan proyek yang beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan Danantara, pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan pengelolaan aset negara sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat hilirisasi, memperkuat industri nasional, dan membuka peluang investasi baru bagi perekonomian Indonesia.
