Koma.id – Komisi IV DPR RI menyoroti pekerjaan rumah besar Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam memulihkan ekosistem gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang setiap musim kemarau.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan, pembentukan badan baru tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya restorasi gambut yang sebelumnya telah dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
“Faktanya bahwa Badan Restorasi Gambut berhasil dalam melakukan restorasi gambut. Harapan kami tentu badan baru ini bisa lebih sempurna lagi dalam mengelola gambut,” kata Alex, Jumat (16/10/2026).
Alex mengatakan Komisi IV DPR akan mendalami target, tugas, dan strategi kerja BPGMN setelah masa reses berakhir. DPR juga akan meminta laporan lengkap mengenai tugas pokok dan fungsi serta target yang hendak dicapai lembaga tersebut.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan pembentukan BPGMN diikuti program yang terukur dan pelaksanaan yang efektif dalam memulihkan ekosistem gambut.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyambut pembentukan kembali lembaga khusus pengelolaan gambut dan mangrove. Ia berharap BPGMN segera bekerja, terutama untuk memaksimalkan upaya pemadaman kebakaran di lahan gambut.
Daniel menilai pengelolaan gambut membutuhkan perhatian khusus karena karakteristik ekosistemnya rentan mengalami kebakaran ketika kondisinya mengering.
Pemulihan Gambut Jadi Prioritas
Presiden Prabowo Subianto telah melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Satyawan menyatakan pengelolaan gambut menjadi salah satu fokus utama lembaganya untuk menekan risiko karhutla, khususnya saat musim kemarau ekstrem.
BPGMN akan memprioritaskan pemulihan kebasahan gambut melalui pemetaan kanal dan pembangunan sekat kanal. Langkah tersebut bertujuan menjaga kondisi air di lahan gambut agar tidak mudah mengering dan terbakar.
Satyawan juga menyebut pihaknya akan memetakan lebih dari 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai bagian dari upaya pengelolaan dan pencegahan kebakaran.
Selain itu, pengelolaan gambut dan mangrove akan diperkuat melalui dukungan sains dan teknologi, pemetaan risiko kebakaran, serta pelibatan tenaga ahli dari berbagai bidang, termasuk hidrologi, revegetasi, dan sosial ekonomi.
BPGMN diharapkan mampu mendorong pemulihan ekosistem secara bertahap sehingga kawasan yang sebelumnya terbakar tidak terus mengalami kebakaran berulang.
Dengan demikian, tantangan BPGMN tidak hanya terletak pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memastikan pemulihan gambut berjalan efektif melalui pencegahan, pemantauan, dan koordinasi lintas lembaga.
