Koma.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Indonesia pada akhir September 2026. Pertemuan tersebut akan membahas Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Tito mengatakan rencana pertemuan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan kepadanya.
“Rencana Bapak Presiden sudah memerintahkan kami lebih kurang dua minggu lalu, ‘Pak Mendagri, kumpulkan seluruh kepala daerah’,” kata Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Jokowi Tak Persoalkan Ambang Batas Parlemen
Tito menyebut pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada akhir September. Selain seluruh kepala daerah, agenda itu juga akan melibatkan pimpinan DPRD serta unsur TNI, Polri, dan kejaksaan.
“Dalam waktu mungkin kita rencanakan akhir September ini untuk seluruh kepala daerah, pimpinan, Ketua DPRD, kemudian dari para pimpinan satwil, satuan TNI, Polri, dan juga dari kejaksaan, untuk beliau akan bicara mengenai Indonesia ASRI,” ujar Tito.
Prabowo: Saya Paling Hormat Sama Pakar
Menurut Tito, konsep Indonesia ASRI mencakup persoalan kebersihan dan penataan lingkungan daerah. Salah satu perhatian utama adalah penanganan sampah yang menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintah.
“Bapak Presiden sangat mengangkat isu ini, yaitu isu yang jadi salah satu dari delapan Asta Cita beliau, penanganan masalah sampah, kebersihan, dan yang dikemas oleh beliau dalam suatu konsep yang lebih besar yang disebut Indonesia ASRI,” kata Tito.
Tito Soroti Spanduk dan Baliho
Tito juga mengungkapkan persoalan lain yang akan menjadi perhatian dalam penerapan Indonesia ASRI, yakni penataan spanduk dan baliho promosi.
Menurut Tito, keberadaan spanduk yang dipasang tanpa penataan membuat sejumlah kota yang sebenarnya memiliki potensi keindahan justru terlihat berantakan.
Ia menyebut Bali, Sulawesi Selatan, hingga Bogor sebagai contoh daerah yang memiliki kawasan bagus tetapi tampilan ruang publiknya dapat terganggu oleh pemasangan spanduk yang tersebar di berbagai tempat.
“Beliau menyoroti sangat banyak kota-kota yang sangat bagus sebetulnya, seperti Bali, kemudian Sulawesi Selatan juga mungkin, kemudian di Bogor, yang kemudian menjadi berantakan karena spanduk yang bertebaran di mana-mana,” ujar Tito.
Tito mengatakan pemerintah daerah perlu mengatur pemasangan media promosi luar ruang agar tidak dilakukan secara sembarangan.
Ia mencontohkan penggunaan videotron sebagai salah satu alternatif untuk menata iklan di ruang publik. Selain membuat pemasangan iklan lebih teratur, pengelolaan videotron juga dinilai dapat memberikan pemasukan bagi daerah.
“Misalnya dibuat baliho atau videotron. Kemudian tidak boleh sembarangan untuk membuat spanduk promosi yang dibuat semaunya,” kata Tito.
Menurut Tito, sejumlah daerah seperti Jakarta, Semarang, dan Bandung telah menggunakan videotron sebagai media promosi.
Pemerintah daerah, kata dia, dapat menarik biaya dari pihak yang menggunakan fasilitas tersebut sehingga sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Videotron seperti di Jakarta sudah dimulai, Semarang, Bandung, di beberapa kota lain mereka membuat videotron. Kemudian yang akan memakai promosi ya bayar, dan sekaligus juga nanti dapat PAD,” ujarnya.
Jadi Agenda Pemerintah Daerah
Tito menegaskan Indonesia ASRI akan menjadi salah satu agenda yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Ia menyebut penanganan sampah dan lingkungan asri juga telah dimasukkan sebagai salah satu kategori dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Selain pengelolaan sampah dan lingkungan asri, terdapat kategori akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, serta implementasi Program 3 Juta Rumah.
Tito mengatakan pemerintah daerah perlu menjadikan berbagai agenda tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan yang direncanakan akhir September nanti, pemerintah pusat akan menjelaskan konsep Indonesia ASRI kepada kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur TNI, Polri dan kejaksaan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan sampah, penataan kota, hingga pengelolaan ruang publik agar lebih tertib dan nyaman.
