Koma.id, Jakarta – Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia menyatakan buruh pelabuhan di seluruh Indonesia siap menggelar mogok nasional apabila tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak pekerja tidak mendapat respons dari pemerintah maupun pemangku kepentingan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Halil, menegaskan bahwa langkah mogok nasional merupakan opsi terakhir yang akan ditempuh jika upaya dialog dan penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan komitmen nyata.
Menurut Subhan, buruh pelabuhan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak kelancaran arus logistik nasional, ekspor-impor, serta distribusi barang ke berbagai wilayah Indonesia. Namun hingga kini, masih banyak pekerja pelabuhan yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesejahteraan, kepastian hubungan kerja, hingga akses terhadap pendidikan dan perumahan yang layak.
“Buruh pelabuhan merupakan garda terdepan yang menjaga kelancaran arus logistik nasional. Namun masih banyak pekerja yang menghadapi persoalan kesejahteraan, akses pendidikan, peningkatan kompetensi, dan kepastian memperoleh hunian yang layak,” ujar Subhan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/7).
SP TKBM Indonesia mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya peningkatan penghasilan yang layak dan berkeadilan, perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, kepastian hubungan kerja, serta pemenuhan hak-hak normatif pekerja.
Selain itu, organisasi buruh pelabuhan tersebut juga mendorong adanya program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan beasiswa pendidikan bagi pekerja dan keluarganya, mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.
“Kami juga menuntut program buruh sekolah dan sarjana bagi pekerja serta keluarga pekerja sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia buruh pelabuhan,” kata Subhan.
Tak hanya itu, SP TKBM meminta pemerintah memperluas pelatihan kerja berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai standar nasional maupun internasional guna meningkatkan profesionalisme tenaga kerja bongkar muat di tengah transformasi industri pelabuhan.
Di bidang kesejahteraan, SP TKBM juga mengusulkan penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan pekerja pelabuhan, program rumah layak huni dengan harga terjangkau, serta dukungan pembiayaan bagi pekerja berpenghasilan rendah.
Untuk mewujudkan berbagai tuntutan tersebut, SP TKBM Indonesia meminta Presiden bersama kementerian terkait, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta seluruh operator pelabuhan segera membuka dialog nasional dengan organisasi buruh pelabuhan.
Subhan menegaskan bahwa apabila dalam waktu yang dinilai wajar tidak ada langkah konkret dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, SP TKBM akan melakukan konsolidasi nasional untuk mempersiapkan pelaksanaan mogok nasional sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Langkah tersebut bukan tujuan utama kami, melainkan pilihan terakhir apabila dialog dan penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil. Kami tetap mengedepankan perjuangan yang damai, bermartabat, dan sesuai hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, buruh pelabuhan merupakan salah satu pilar utama logistik nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu, menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja pelabuhan harus menjadi perhatian bersama.
“Sejahterakan buruh pelabuhan, majukan pelabuhan Indonesia. Mari bersatu mewujudkan buruh pelabuhan yang sejahtera, profesional, dan bermartabat,” pungkas Subhan.
