Koma.id – Penggagas Aksi Kamisan Maria Katarina Sumarsih mengaku khawatir Indonesia tengah bergerak menuju kembali ke era militerisme. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 21 bulan terakhir menunjukkan kecenderungan pendekatan militeristik yang berpotensi mengancam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Pernyataan tersebut disampaikan Sumarsih dalam Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisjahbana di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Ia menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penyelenggaraan retret pejabat di Akademi Militer hingga penempatan personel TNI dan Polri di berbagai lembaga negara.
Menurut Sumarsih, perluasan peran aparat di ranah sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan, keamanan, dan pemerintahan sipil yang menjadi salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi.
Haris Moti: Tuntutan Aksi 27 Agustus Sejalan dengan Kebijakan Prabowo, Waspadai Provokasi
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah peristiwa yang dinilai mencerminkan menyempitnya ruang kebebasan sipil, di antaranya tragedi Agustus 2025, penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, penahanan peserta aksi demonstrasi, hingga pembatasan terhadap gerakan mahasiswa.
Sumarsih menilai kondisi tersebut menunjukkan kritik terhadap pemerintah semakin rentan dibungkam. Ia juga menyoroti masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatnya kesenjangan sosial yang dinilai semakin memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia.
“Jangan sampai bangsa ini kembali mengulang praktik-praktik otoritarianisme yang pernah terjadi di masa lalu,” ujar Sumarsih, dikutip Kamis (30/7/2026).
Ia berharap pemerintah tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap kebijakan negara agar Indonesia tidak mengalami kemunduran dalam kehidupan demokrasi.
