KOMA.ID, JAKARTA – Mantan anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika, mengkritik kebijakan pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) yang disebut akan diproyeksikan untuk menyiapkan calon pemimpin di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).
Menurut Pasek, pendirian URI berpotensi menimbulkan persoalan karena dianggap merendahkan keberadaan perguruan tinggi yang selama ini telah menjalankan fungsi pendidikan dan mencetak sumber daya manusia untuk pemerintahan maupun sektor strategis lainnya.
Kritik tersebut disampaikan Pasek melalui unggahan di media sosial pribadinya. Ia menyoroti rencana kampus tersebut yang, menurutnya, akan dipimpin oleh seorang pensiunan jenderal TNI dengan jabatan Gubernur, bukan rektor.
“Ketika kampus dipimpin pensiunan jenderal TNI dan bergelar seorang Gubernur bukan Rektor dengan target calon pemimpin di pemerintahan dan BUMN harus lewat kampus tersebut, selamat datang di Kampus Universitas Republik Indonesia (URI),” tulis Pasek di akun media sosial pribadinya, Jumat (24/7/2026).
Ia juga menyinggung isu rencana URI menggandeng universitas yang tergabung dalam Russell Group di Inggris serta rencana pembangunan sedikitnya 10 hingga 12 kampus yang disebut akan dimulai dari Bogor.
Menurut Pasek, pembangunan kampus tersebut berpotensi membutuhkan anggaran sangat besar. Ia mempertanyakan dasar perencanaan dan studi kelayakan pembangunan URI, terlebih karena kebijakan tersebut disebut belum pernah dibahas secara terbuka bersama DPR.
“Hebat… seluruh aturan ditabrak. Entah sudah ada studi kelayakan atau belum. DPR pun bingung karena tidak pernah dibahas dengan wakil rakyat, tiba-tiba sudah ada pensiunan jenderal jadi pemimpinnya,” ujarnya.
Kritik terhadap Perguruan Tinggi yang Sudah Ada
Pasek menilai, kehadiran URI dengan misi mencetak calon pemimpin pemerintahan dan BUMN dapat menimbulkan kesan bahwa perguruan tinggi yang sudah ada selama ini gagal menjalankan fungsi tersebut.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah seolah-olah membutuhkan kampus baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM.
“Kampus yang ada sekarang seakan kehilangan muka dan harga dirinya karena dinilai gagal dan tidak mampu dalam bidang, khususnya STEM. Benarkah?” tulisnya.
Padahal, menurut Pasek, Indonesia memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, ITB, Unpad, UB, Unair, ITS, Undip, UNS dan berbagai perguruan tinggi lainnya.
Selain itu, terdapat pula sejumlah sekolah kedinasan yang memang memiliki mandat menyiapkan sumber daya manusia untuk pemerintahan, seperti STPDN, STAN, STIN, dan lembaga pendidikan kedinasan lainnya.
“Diskusi soal URI yang taglinenya untuk menyiapkan pemimpin Indonesia di pemerintahan dan BUMN sangatlah merendahkan keberadaan kampus yang ada saat ini. Ada kesan stigma kampus yang ada saat ini gagal,” katanya.
Pasek juga mengkritik kecenderungan pemerintah yang menurutnya lebih senang membangun institusi baru daripada membenahi lembaga yang sudah ada.
Dorong Anggaran untuk Pendidikan dan Riset
Menurut Pasek, persoalan utama pendidikan tinggi di Indonesia bukan semata-mata tidak adanya kampus baru, melainkan kebijakan negara yang dinilai belum cukup berpihak terhadap perguruan tinggi dan dunia riset.
Ia berpendapat, anggaran yang digunakan untuk membangun institusi baru seharusnya dapat diarahkan untuk memperkuat perguruan tinggi yang sudah ada, termasuk membebaskan biaya pendidikan, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta memperkuat riset di bidang STEM.
“Kalau satu bulan perhitungan anggaran MBG yang lalu jika mau dijadikan anggaran kampus, maka kuliah sudah gratis untuk seluruh mahasiswa Indonesia, kesejahteraan dosen ditingkatkan, dunia riset STEM dilengkapi dengan anggaran ditambah,” ujarnya.
Pasek juga menyarankan agar kerja sama internasional dilakukan dengan menggandeng sejumlah perguruan tinggi unggulan yang sudah ada di Indonesia, baik dengan universitas yang tergabung dalam Russell Group maupun kampus-kampus ternama di negara lain.
“Bukan bangun yang baru, apalagi wajib dipimpin pensiunan TNI. Seakan lulusan pensiunan TNI akan mampu menyelesaikan semua bidang. Sipil tidak bisa memimpin. Stigma yang hanya dijalankan di negeri junta militer, bukan demokrasi,” katanya.
Soroti Kebijakan yang Dinilai Dadakan
Lebih jauh, Pasek mengingatkan pentingnya studi kelayakan dan perencanaan sebelum pemerintah membangun lembaga baru menggunakan uang negara.
Ia menilai kebijakan yang dibuat secara tiba-tiba dan tanpa perencanaan matang dapat membebani keuangan negara.
“Sangat bahaya kalau ada ambisi semua dibuat baru dan di era sekarang semua wajib dibangun tanpa ada studi kelayakan,” tulisnya.
Pasek juga menyoroti meningkatnya tekanan fiskal dan besarnya ketergantungan APBN terhadap penerimaan pajak. Menurutnya, kebijakan penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara hati-hati karena uang yang digunakan sebagian besar berasal dari kontribusi masyarakat.
“Jujur kebijakan dadakan yang menggerus uang rakyat seperti ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua,” ujarnya.
Ia membedakan antara kesalahan dalam penyampaian pidato dengan kesalahan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran negara. Menurut Pasek, kesalahan dalam menyebut angka saat pidato masih dapat dimaklumi, tetapi kesalahan perhitungan dalam penggunaan uang rakyat dapat menimbulkan dampak serius.
“Kalau salah hitung penggunaan anggaran uang rakyat dan sudah keluar seperti di BGN, KDMP dan lainnya sangat berbahaya. Karena tekanan fiskal meningkat dan rakyat lagi diburu pegawai pajak,” katanya.
Pasek menutup kritiknya dengan mengingatkan bahwa kebijakan publik yang tidak terarah dan tidak didukung perencanaan matang dapat memicu kekecewaan masyarakat.
“Semoga saja tidak meledak kekecewaan rakyat,” tulisnya.
