Koma.id – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaannya. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menggelar teatrikal bertajuk “Dapur Koruptor Raksasa” sebagai simbol dugaan penyimpangan dan praktik korupsi dalam pelaksanaan Program MBG. Mereka juga membawa berbagai poster serta menyampaikan orasi yang mengkritik tata kelola program tersebut.
Koalisi MBG Watch menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah, yakni menghentikan Program Makan Bergizi Gratis serta membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengusut tuntas dugaan korupsi beserta pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta mengalihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.
Koordinator Edukasi Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Nisa Rizkiah Zonzoa, mengatakan hasil pemantauan ICW menemukan berbagai persoalan dalam tata kelola Program MBG. Berdasarkan penelusuran terhadap 102 yayasan penyelenggara SPPG, lebih dari separuhnya disebut memiliki keterkaitan dengan pejabat publik, partai politik, mantan narapidana korupsi, hingga aparat TNI dan Polri.
“Program makan bergizi gratis ini merupakan program yang sarat dengan bancakan, sarat dengan kepentingan politik,” kata Nisa.
Menurut Nisa, anggaran Program MBG berasal dari uang rakyat sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, sejak awal pelaksanaannya, ICW menilai penggunaan anggaran yang sangat besar tidak diiringi dengan keterbukaan informasi kepada publik.
Ketua BEM Universitas Diponegoro Nur Maajid Taufiqurrahman juga menilai pemerintah mengabaikan berbagai masukan akademisi terkait pelaksanaan Program MBG. Ia mengatakan mahasiswa telah menyusun policy brief yang berisi rekomendasi agar pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program tersebut, namun tidak mendapat respons.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), Ari Hardianto, mengkritik penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai Program MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi karena masih banyak persoalan pendidikan yang membutuhkan dukungan anggaran negara.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian kritik yang sebelumnya juga disuarakan Koalisi MBG Watch. Sebelum ini, koalisi masyarakat sipil tersebut telah beberapa kali mendesak pemerintah melakukan moratorium Program MBG, mengaudit penggunaan anggaran, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program sebelum dilanjutkan kembali.
