Koma.id– Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menyoroti validitas Indeks Persepsi Korupsi Kepolisian yang dirilis oleh IndexMundi dan kerap digunakan sejumlah pihak untuk menyebut Polri sebagai institusi kepolisian paling korup di Asia Tenggara serta menempati peringkat ke-18 dunia.
Dalam keterangan tertulisnya, Haidar Alwi menilai indeks tersebut tidak layak disebut sebagai survei terbaru karena diduga menggunakan data lama yang tidak mengalami pembaruan secara transparan sejak pertama kali dipublikasikan pada 2015.
Menurutnya, jejak publik menunjukkan indeks tersebut diumumkan pada 11 Oktober 2015. Namun hingga tahun 2026, berbagai pemberitaan masih mengutip angka yang sama, yakni Indonesia berada di posisi ke-18 dengan skor 7,56, jumlah responden 296 orang, serta margin of error sebesar 5,70 persen.
Ia menegaskan kondisi tersebut memang belum dapat dijadikan bukti bahwa data baru tidak diterima. Namun, IndexMundi dinilai tidak memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pembaruan data, penerimaan responden baru, maupun metode penghitungan yang digunakan.
“Tidak ada bukti publik yang menunjukkan bahwa skor 7,56 merupakan hasil pengukuran terbaru atau pembaruan data yang dilakukan secara transparan,” ujarnya.
Dalam kajiannya, Haidar Alwi mengidentifikasi sedikitnya 10 kelemahan metodologis yang dinilai membuat indeks tersebut tidak layak dijadikan rujukan untuk menggambarkan persepsi masyarakat Indonesia terhadap tingkat korupsi di institusi kepolisian.
Beberapa di antaranya adalah metode pengumpulan responden yang hanya berasal dari pengunjung situs yang secara sukarela mengisi formulir, ketiadaan informasi mengenai profil responden, tidak adanya penjelasan periode pengumpulan data, hingga minimnya verifikasi mengenai asal negara responden yang mengisi survei.
Selain itu, IndexMundi juga dinilai tidak membuka mekanisme pengendalian kualitas data, seperti pencegahan pengisian ganda, deteksi bot, maupun audit terhadap jawaban yang masuk. Haidar menilai kondisi tersebut menyulitkan publik untuk menguji validitas dan reliabilitas hasil survei.
Kritik juga diarahkan pada penggunaan margin of error sebesar 5,70 persen yang dinilai tidak memiliki dasar metodologis yang jelas. Menurutnya, ukuran tersebut lazim digunakan pada survei berbasis sampel probabilitas, sementara metode pengumpulan data IndexMundi tidak menunjukkan penggunaan desain sampel acak yang dapat diverifikasi.
Selain persoalan metodologi, Haidar juga mempertanyakan klaim yang menyebut Indonesia berada di peringkat ke-18 dunia dan memiliki kepolisian paling korup di Asia Tenggara. Menurutnya, tabel yang digunakan hanya memuat 100 entitas dan tidak mencakup seluruh negara di dunia maupun seluruh negara Asia Tenggara.
Ia menegaskan bahwa Indonesia hanya tercatat berada di urutan ke-18 dari 100 entitas yang ditampilkan dalam tabel tersebut, sementara beberapa negara Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Timor-Leste tidak tercantum dalam daftar.
Haidar Alwi menegaskan bahwa kajian tersebut tidak bertujuan menuduh IndexMundi memalsukan data. Namun, ia menilai keterbukaan metodologi merupakan syarat penting agar sebuah survei dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dijadikan rujukan publik.
“Skor itu hanyalah hasil yang ditampilkan dari 296 pengisi formulir IndexMundi yang memilih Indonesia. Ia bukan suara sahih seluruh rakyat Indonesia, bukan ukuran korupsi faktual Polri, dan tidak layak dijadikan dasar pemberitaan yang menyebutnya sebagai survei terbaru untuk melabeli Polri sebagai institusi kepolisian paling korup di Asia Tenggara atau peringkat 18 dunia,” pungkasnya.
