Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Berita

TikTok-Tokopedia Bantah PHK Massal, Tegaskan Sedang Lakukan Penataan Internal

Views
×

TikTok-Tokopedia Bantah PHK Massal, Tegaskan Sedang Lakukan Penataan Internal

Sebarkan artikel ini
Small Img 20260706 151341 943 47cb7da426

Koma.id Perwakilan perusahaan platform digital TikTok yang telah mengakuisisi Tokopedia Group membantah adanya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawannya di Indonesia. Perusahaan menegaskan bahwa langkah yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari penataan organisasi melalui skema mobilitas internal (internal mobility), bukan PHK.

President Director PT Tokopedia, Stephanie Susilo, menyampaikan penegasan tersebut usai menghadiri pertemuan bersama DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Silakan gulirkan ke bawah

Stephanie mengatakan perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan di lingkungan TikTok maupun Tokopedia Group. Menurutnya, proses yang berlangsung saat ini merupakan penataan internal guna menyesuaikan kebutuhan organisasi pasca integrasi bisnis.

“Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan saat ini masih membuka proses rekrutmen dengan menyediakan lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Namun, Stephanie belum merinci jumlah pekerja yang terdampak dari kebijakan mobilitas internal tersebut.

Sebelumnya, isu PHK di TikTok dan Tokopedia mendapat perhatian pemerintah. Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan akan turun langsung untuk menindaklanjuti informasi yang berkembang guna memperoleh gambaran menyeluruh sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut.

Menurut Said Iqbal, pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu pihak. Oleh karena itu, proses klarifikasi dilakukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya terkait kondisi ketenagakerjaan di perusahaan tersebut.

“Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” kata Said Iqbal.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.