Koma.id– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengisyaratkan adanya aksi demonstrasi mahasiswa yang diduga digerakkan oleh pihak tertentu dengan imbalan materi. Mahfud meminta pemerintah bersikap terbuka apabila benar memiliki bukti terkait tudingan tersebut.
Pemerintah seharusnya mengungkap secara jelas pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi maupun mahasiswa yang disebut menerima bayaran. Menurutnya, transparansi diperlukan agar tudingan tersebut tidak menimbulkan spekulasi dan saling curiga di tengah masyarakat.
“Bapak (Presiden), umumkan aja, siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar? Saya enggak tahu siapa yang dimaksud,” katanya.
Menurutnya, apabila pemerintah memang memiliki data dan bukti mengenai adanya pendanaan terhadap aksi demonstrasi, informasi tersebut sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Harus diomongin terang-terangan lah. Ini BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) ini dibayar, ini yang bayar, kan gitu. Selama ini yang diduga (membayar) bukan orang swasta ya, orang dalem, iya kan?” tandasnya.
Buntut Dugaan Suap Ketua BEM UBK, Amnesty Wanti-Wanti Ancaman Serius bagi Gerakan Mahasiswa
Mahfud mengakui bahwa dalam sejarah gerakan mahasiswa selalu ada kelompok kecil yang menyimpang dari tujuan perjuangan karena kepentingan tertentu. Namun, menurutnya, kelompok tersebut hanyalah sebagian kecil dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menggeneralisasi seluruh gerakan mahasiswa.
Karena itu, ia mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah terpecah akibat munculnya kelompok-kelompok atau organisasi tandingan yang berpotensi melemahkan perjuangan mereka.
“Sebaiknya mahasiswaku jangan mau dipecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini, BEM itu. Pokoknya perjuangan aja secara objektif, bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan,” tegas Mahfud.
