Koma.id– Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, menilai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari yang menyebut tidak ada ruang negosiasi untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memicu gelombang protes yang lebih besar di masyarakat.
“Iya, sangat mungkin akan terjadi protes yang lebih besar di kalangan publik. Pasti,” kata Ridho dikutip.
Drama Hukum Roy Suryo-Dokter Tifa
Ia menegaskan bahwa kebijakan publik yang menggunakan uang negara seharusnya tetap terbuka terhadap kritik, pengawasan, bahkan kemungkinan pembatalan oleh publik, sehingga sikap menutup ruang dialog justru dapat memperbesar kekecewaan dan dinilai tidak mencerminkan prinsip demokrasi.
Stop MBG Picu Harga Telur dan Ayam Ambruk
Ridho juga mengkritik peran Badan Komunikasi Pemerintah yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, namun dianggap bersikap defensif, serta meminta agar pemerintah membuka ruang partisipasi, melibatkan ahli, dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan MBG yang masih dinilai menyisakan banyak persoalan.
“Ini menjadi cermin pemerintahan Prabowo, pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang tidak demokratis, dan tidak menghargai pendapat rakyat,” ujarnya
