JAKARTA – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengkritik sejumlah narasi yang belakangan berkembang di ruang publik, seperti “Indonesia Bangkrut”, “Indonesia Gelap”, “Sale Indonesia”, “Kabur dari Indonesia”, hingga “Buang Rupiah”. Menurutnya, slogan-slogan tersebut bertentangan dengan tradisi gerakan sosial yang selama ini memperjuangkan kemandirian dan kedaulatan bangsa.
Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/6/2026), Haris menilai narasi tersebut tidak menawarkan gagasan alternatif yang konstruktif dan justru mencerminkan sikap pesimistis terhadap masa depan Indonesia.
“Jika kita perhatikan narasi ‘Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah’, ini narasi anti-kemandirian yang sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” ujar Haris.
Ia kemudian membandingkan fenomena tersebut dengan tradisi perjuangan para pendiri bangsa yang selalu menghadirkan gagasan sebagai antitesis terhadap penjajahan dan ketidakadilan. Haris mencontohkan pledoi “Indonesia Merdeka” yang disampaikan Mohammad Hatta pada 1928 dan pledoi “Indonesia Menggugat” yang dibacakan Soekarno pada 1930.
Menurutnya, kedua tokoh bangsa tersebut menawarkan visi Indonesia yang merdeka dan berdaulat sebagai jawaban atas kolonialisme yang saat itu menindas rakyat.
Haris mengaku prihatin karena setelah lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, justru muncul narasi yang dinilainya melemahkan semangat kemandirian nasional.
“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka justru muncul narasi anti-kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia dan sebagainya. Lebih menyakitkan lagi karena narasi seperti ini digerakkan oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial,” katanya.
Ia menilai semangat kemandirian nasional saat ini justru kembali dihidupkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada penguatan ekonomi nasional dan pengelolaan sumber daya strategis.
Menurut Haris, berbagai isu yang selama ini menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis, seperti kebocoran penerimaan negara, praktik under invoicing, dan transfer pricing, kini menjadi bagian dari agenda pemerintah.
“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru melangkah lebih mendasar dengan memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haris menilai sebagian kelompok pengkritik pemerintah tidak mampu menghadirkan gagasan tandingan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Akibatnya, kritik yang disampaikan dinilai lebih banyak diarahkan pada serangan personal terhadap Presiden.
“Mereka tidak mampu membangun antitesis terhadap pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo. Akhirnya yang dilakukan adalah mencari-cari masalah dengan intrik dan menyerang pribadi Presiden,” katanya.
Haris juga menegaskan bahwa tradisi gerakan sosial pada hakikatnya selalu menghadirkan alternatif solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia mencontohkan gerakan demokrasi pada masa Orde Baru maupun gerakan anti-neoliberalisme pada awal era reformasi yang memiliki arah perjuangan yang jelas.
Karena itu, ia mengaku heran terhadap kelompok yang menolak sejumlah program pemerintah yang dinilai berpihak kepada masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan pembangunan kampung nelayan.
“Kita prihatin karena ada kelompok yang justru anti terhadap kebijakan yang pro-rakyat. Mereka mengadopsi pandangan neoliberal yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan,” tegasnya.
Menurut Haris, apabila ditemukan praktik korupsi dalam pelaksanaan program-program tersebut, maka yang harus diberantas adalah pelaku korupsinya, bukan program yang ditujukan untuk membantu masyarakat.
“Kalau ada pejabat yang korup, korupsinya yang diberantas, bukan programnya yang dihentikan,” pungkasnya.
