Koma.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). KPAI menilai pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN harus menjadi momentum untuk membenahi pelaksanaan program secara menyeluruh.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan evaluasi terhadap program MBG tidak dapat disamakan dengan program pemerintah lainnya yang biasanya dilakukan secara tahunan. Menurut dia, program pemberian makanan memiliki dampak langsung terhadap penerima manfaat sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan.
“Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal. Karena itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan,” kata Jasra, dikutip Rabu (3/6/2026).
KPAI menilai meskipun pergantian pimpinan BGN terbilang terlambat, langkah tersebut tetap harus dimanfaatkan untuk mengembalikan arah program sesuai tujuan awal, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan angka stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas.
“Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas,” ujar Jasra.
Kejagung Benarkan Penggeledahan di BGN Usai Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
KPAI juga menyoroti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan tingginya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan catatan yang diterima lembaga tersebut, insiden yang diduga berkaitan dengan program MBG disebut telah berdampak pada puluhan ribu penerima manfaat, mulai dari anak-anak, ibu, bayi hingga lansia.
Karena itu, KPAI meminta Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan terbuka mengenai efektivitas program MBG dalam menurunkan angka stunting serta capaian pelaksanaannya di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) dan kelompok rentan yang menjadi sasaran utama program.
Dalam keterangannya, KPAI kembali mengingatkan tujuh rekomendasi masyarakat sipil yang dihimpun selama sekitar satu setengah tahun pelaksanaan MBG. Rekomendasi tersebut antara lain memprioritaskan penyaluran program ke daerah dengan tingkat kerawanan pangan dan masalah gizi tinggi, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, melibatkan anak dalam penyusunan menu dan evaluasi program, menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan, memperkuat edukasi gizi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta memastikan tidak terjadi intimidasi maupun kelalaian yang berdampak pada keselamatan anak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti pimpinan BGN pada Selasa (2/6/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil kepala lembaga tersebut. Posisi Kepala BGN kemudian diisi oleh Nanik Sudaryati Deyang.
Pemerintah menjelaskan pergantian tersebut merupakan hasil monitoring dan evaluasi selama sekitar satu setengah tahun pelaksanaan program. Sejumlah catatan yang menjadi pertimbangan antara lain kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program MBG.
Meski terjadi pergantian pimpinan, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta meminimalkan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.
KPAI menegaskan bahwa pergantian pimpinan BGN seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pergantian pejabat semata, melainkan menjadi titik awal penguatan program MBG agar benar-benar berorientasi pada kesehatan promotif dan preventif, penguatan keluarga berisiko stunting, serta peningkatan literasi gizi masyarakat secara berkelanjutan.
