KOMA.ID, JAKARTA – Tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Abdurrahman Wahid, Muhammad AS Hikam, menyoroti polemik syarat pencalonan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU.
Dalam pernyataannya, Hikam mengingatkan agar aturan terkait syarat calon ketua umum tidak justru menjadi penghambat lahirnya kader-kader terbaik di tubuh Nahdlatul Ulama.
“Syarat jadi ketum pbnu jangan malah jadi penghambat kemajuannya. Jangan jegal kader-kader yg baik,” ujar Muhammad AS Hikam dalam keterangannya.
Ia mencontohkan wacana syarat nonaktif dari partai politik selama satu tahun bagi calon Ketua Umum PBNU. Menurutnya, aturan administratif seperti itu perlu dikaji secara matang agar tidak kontraproduktif bagi kemajuan organisasi.
“Umpamanya, kalau ada syarat harus 1 tahun non aktif dari parpol untuk jadi Caketum PBNU, umpamanya, apakah hal itu akan bermanfaat bagi pemajuan jam’iyyah?,” lanjutnya.
Hikam menilai polemik terkait syarat calon Ketua Umum PBNU diperkirakan akan semakin menghangat seiring mendekatnya agenda Muktamar ke-35 NU. Dalam sebuah podcast di Padasuka TV, ia menyebut aturan-aturan tertentu berpotensi menjadi alat untuk menjegal kader potensial yang memiliki kapasitas memimpin organisasi.
Menurutnya, PBNU ke depan membutuhkan figur pemimpin yang memiliki kapasitas, pengalaman organisasi, serta dukungan kuat dari kader dan warga Nahdliyin, bukan justru dibatasi oleh aturan administratif yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan organisasi.
“PBNU ke depan justru membutuhkan figur-figur pemimpin yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan dukungan kader, bukan dibatasi aturan administratif yang dinilai kontra produktif, kendati tampak indah dan menarik,” kata Hikam.
Pandangan tersebut disampaikan di tengah dinamika internal PBNU yang belakangan cukup menjadi perhatian publik. Hikam sendiri sebelumnya beberapa kali menyuarakan pentingnya islah dan penguatan soliditas internal NU agar organisasi tetap fokus pada agenda besar kebangsaan dan pelayanan umat.
Muktamar ke-35 NU diperkirakan akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut untuk periode mendatang.
