Koma.id– Klaim Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait keberadaan batalyon teritorial pembangunan yang disebut mampu menurunkan angka pembegalan menuai kritik luas di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa, 19 Mei 2026.
Dalam pernyataannya, Sjafrie menyebut masifnya pembangunan batalyon teritorial di berbagai daerah diyakini dapat memberikan dampak terhadap penurunan tindak kriminalitas, termasuk kasus pembegalan. Namun, potongan video pernyataan tersebut viral di berbagai platform media sosial, khususnya TikTok, dan memicu perdebatan publik.
Sejumlah netizen mempertanyakan dasar data dan relevansi tugas Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan kejahatan jalanan yang selama ini menjadi ranah kepolisian. Kritik bernada sarkas pun ramai bermunculan di kolom komentar.
Beberapa komentar netizen menilai pernyataan tersebut tidak selaras dengan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. “Datanya dari mana?”, “Bukan tugasnya pak”, hingga “Kok TNI mau jadi Polri?” menjadi sebagian respons yang ramai dibagikan warganet.
Selain itu, ada pula kritik yang menyinggung kekhawatiran terhadap semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan sipil. Warganet mempertanyakan tujuan pembangunan batalyon teritorial jika dikaitkan dengan penanganan kriminalitas masyarakat.
